Merdeka.com - Ada kekhawatiran banyak pihak mengenai penggunaan International Mobile Equipment Identity (IMEI) ‘zombie’ pada perangkat telekomunikasi yang beredar di Indonesia. Padahal rancangan peraturan menteri (RPM) tentang Pembatasan Akses Layanan Telekomunikasi Bergerak Selular pada Alat dan atau Perangkat Telekomunikasi belum diteken.

IMEI 'zombie' maksudnya perangkat telekomunikasi yang menggunakan IMEI dari ponsel bekas yang sudah rusak dan tidak berfungsi lagi.

Ian Joseph Matheus Edward, pengamat industri telekomunikasi, melihat fenomena perangkat telekomunikasi yang menggunakan IMEI bekas bukan hal baru. Menurut Ian, saat ini dengan software yang ada di Google Play Store, ponsel yang baru dan aktif pun bisa kloning dengan mudah.

“Gampang jika mau kloning IMEI. Tinggal unduh di Google Play Store. Bahkan ponsel yang masih aktif pun kita bisa kloning dengan mudah, hanya bermodal tahu IMEI dari kardus ponselnya. Nama programnya IMEI generator. IMEI sesungguhnya software yang dilekatkan di hardware, seperti mobil yang diberi plat nomor. IMEI bukan nomor rangka atau mesin,” ujar Ian dalam rilisnya, Selasa (1/10).

Perlu diketahui, IMEI merupakan nomor unik yang disematkan diperangkat telekomunikasi melalui software. Vendor handset mendapatkan IMEI dengan nomor unik tersebut dari GSMA (Global System for Mobile Communications Association). Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, ponsel yang sudah mati IMEI-nya bisa dipergunakan lagi untuk beberapa handset.

Dengan banyak software kloning dan ponsel menggunakan IMEI 'zombie', Ian pesimistis regulasi blokir IMEI perangkat telekomunikasi ilegal tidak akan efektif. Justru jika pemerintah tetap bersikukuh ingin menjalankan regulasi tersebut, akan terjadi kegaduhan luar biasa di masyarakat.

“Ketika masyarakat awam membeli perangkat telekomunikasi dan mereka tidak tahu kalau perangkatnya tersebut menggunakan IMEI zombie atau kloning lalu diblokir oleh pemerintah, pasti akan terjadi kegaduhan,” ujarnya.

Kloning IMEI

Banyak ponsel yang beredar di Indonesia menggunakan IMEI kloning diamini oleh Agung Harsoyo, Komisioner BRTI. Apalagi BRTI menerima informasi ada IMEI yang aktif pada saat yang bersamaan di beberapa perangkat telekomunikasi. Dengan beberapa perangkat yang aktif saat bersamaan dengan satu IMEI, menunjukkan bahwa perangkat telekomunikasi tersebut menggunakan IMEI kloning.

Saat ini BRTI beserta Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika ingin Kementerian Perindustrian dapat bertindak aktif. Ketika ditemukan banyak perangkat menggunkana IMEI kloning, maka Kemenperin dapat memanggil vendor ponsel tersebut.

“Jadi yang dikenai sanksi harus vendornya, bukan masyarakat. Karena vendor memiliki tanggung jawab untuk mengunci IMEI di perangkat. Sama seperti kartu kredit yang menggunakan chip. Harusnya vendor handset bisa melakukan seperti itu tanpa bisa dikloning,” kata Agung.

Selain Kemenperin, lanjut Agung, seharusnya Kementerian Perdagangan dapat bertindak aktif membantu menekan peredaran perangkat telekomunikasi ilegal. Misalnya membuat sertifikasi terhadap toko-toko penjual perangkat telekomunikasi. Tujuannya agar masyarakat tahu toko yang menjual ponsel legal sehingga masyarakat juga diedukasi untuk membeli ponsel legal.

“Jadi pasca-post border, seluruh kementerian baik Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan dapat melakukan pencegahan terhadap masuknya perangkat telekomunikasi ilegal. Ketika kementerian tersebut melakukan tugasnya, Kominfo sebagai penjaga gawang terakhir dalam menekan masuknya perangkat telekomunikasi ilegal. Jadi bukan Kominfo dan operator telekomunikasi yang di depan,” pungkas Agung.