Merdeka.com - Menkominfo Tifatul Sembiring menegaskan PT Axis Telekom harus mengembalikan semua frekuensinya kepada negara menyusul rencana merger antara perusahaan tersebut dengan PT XL Axiata .

"Rekomendasi dari BRTI dan tim adhoc sudah di saya, tapi belum saya putusan karena banyak yang harus dipertimbangkan. Namun yang jelas, sesuai aturan, semua frekuensi Axis harus dikembalikan ke negara, dalam hal ini Kominfo," katanya di sela-sela konferensi pers soal penyadapan, Kamis (21/11).

Setelah dikembalikan, katanya, baru pemerintah mengalokasikannya kembali, termasuk ke XL sebagai operator mergernya. 

Menkominfo mengatakan frekuensi yang diberikan ke XL tak perlu melalui tender karena sudah melalui proses merger. Pemerintah, tuturnya, juga sangat mempertimbangkan XL yang harus membayar utang Axis yang mencapai Rp 17 triliun.

Sebelumnya, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) bersama tim adhoc merekomendasikan kepada Menkominfo untuk mengambil 5 MHZ frekuensi Axis di pita 2,1 GHZ dan 5 MHZ lainnya bisa di 1.800 MHZ milik Axis atau 900 MHZ milik XL, jadi totalnya adalah 10 MHz.

"Dalam memberikan frekuensi ke XL, pemerintah juga mempertimbangkan faktor dominasi agar XL nantinya juga tidak disalahkan karena kelebihan frekuensi," tuturnya.

Presdir XL Hasnul Suhaimi berharap pihaknya bersama Axis tak perlu mengembalikan frekuensi mengingat beban yang ditanggung XL cukup besar.