Merdeka.com - Pada Rabu (7/11) lalu, Suriah mengumumkan bahwa negara yang sedang dilanda perang tersebut akan menandatangani Perjanjian Paris. Perjanjian Paris adalah kesepakatan lebih dari 200 negara di dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca guna memerangi pemanasan global.

Sebelum Suriah, Nikaragua juga bulan lalu bersepakat untuk menandatangani Perjanjian Paris.

Hal ini membuat Amerika Serikat jadi satu-satunya negara yang tidak ikut dalam Perjanjian Paris. Hal ini terjadi pasca Amerika Serikat lewat sang Presiden, Donald Trump, pada Juni lalu mengejutkan dunia karena keluar dari perjanjian Paris yang pada 2015 lalu ditanda-tangani oleh Presiden Obama.

Para ilmuwan menyebut bahwa perubahan iklim akan makin maksimal pasca keluarnya Amerika Serikat dari perjanjian ini. Pasalnya, Amerika Serikat adalah negara dengan industri konvensional tertinggi, yang 'membakar' banyak sekali energi yang menghasilkan emisi global yang juga tinggi.

Trump sendiri menganggap perjanjian tersebut merugikan Amerika Serikat pasalnya banyak pekerjaan yang hilang. Tentu saja, pekerjaan di tambang-tambang sumber energi konvensional telah hilang karena tujuan untuk melawan pemanasan global. Selain itu, kini teknologi sudah menggunakan energi yang dapat diperbarui seperti solar dan angin.

Suriah sendiri sebelumnya tidak terlibat di Perjanjian Paris karena negara tersebut luluh lantak oleh perang sipil sejak 2011. Tentu sangat sulit bagi kepala negara Suriah untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.

Oleh karena itu, masalah perubahan iklim rasanya tidak lebih 'darurat' bagi Suriah ketimbang masalah perang.

Meski demikian, Suriah adalah salah satu negara yang menyumbang benih untuk disimpan di Kubah Besi Raksasa Svalbard, sebuah bunker tempat menyimpan bibit dan biji-bijian tumbuhan secara global. Tempat ini mencegah adanya bencana botani, sehingga produksi pangan pun akan terjaga. Jadi sebenarnya Suriah tidak bisa dibilang tidak mendukung perlawanan terhadap perubahan iklim.

Nikaragua sendiri sebelumnya sengaja menolak perjanjian ini karena perjanjiannya yang mereka anggap tak adil. Bagi Nikaragua, aturan soal emisi tidak cukup ketat kepada negara-negara besar yang kontribusi emisi globalnya tinggi.

Namun pada akhirnya, Nikaragua setuju untuk menandatangani Perjanjian Paris. Mengutip New York Times, perwakilan Nikaragua menyebut bahwa Perjanjian Paris adalah "satu-satunya instrumen yang mampu menyatukan niat dan upaya [mencegah pemanasan global]".