Merdeka.com - Hanya gara-gara sebuah aplikasi yang bernama Gojek dan GrabBike, negeri ini bertambah 'gaduh'. Bahkan tak tanggung-tanggung, lagi ramainya isu ini, malah muncul sebuah wacana untuk merevisi Undang-undang (UU) transportasi hanya untuk melegalisasi layanan ojek online. Sontak, wacana itu ditentang oleh berbagai pihak.

Bagi mereka yang menentang, memiliki alasan mendasar yang merujuk pada UU No.22 Tahun 2009 dan PP no 74 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa kendaraan bermotor roda dua tidak diatur dalamnya. Pasalnya, aspek keamanan dan keselamatan penumpang tidak bisa menjadi jaminan kendaraan roda dua.

Menurut pengamat ICT dari Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, perkembangan zaman juga teknologi tak bisa dibendung sehingga muncul ide-ide bisnis baru yang berlatarbelakang kebutuhan pasar. Maka, jangan salahkan ojek online manakala kehadirannya memecahkan masalah di lingkungan masyarakat.

"Terkait layanan transportasi ojek online jangan salahkan jika perkembangan teknologi informasi mempengaruhi perubahan gaya hidup bertransportasi, termasuk kehadiran Gojek, GrabBike dan lain sebagainya," ujarnya kepada Merdeka.com, Sabtu (8/8).

Meski begitu, dirinya paham betul jika moda transportasi seperti ojek online tak diatur dalam UU, namun fakta keberadaannya membawa manfaat bagi masyarakat di kota-kota yang sering terjadi kemacetan.

"Walaupun memang UU tidak menyebutkan keberadaan transportasi motor, diakui atau tidak ini memberikan kemudahan masyarakat untuk bekerja, pergi ke sekolah," kata pria berkacamata ini.

Bahkan, dia menyentil pihak-pihak yang serba bicara soal aturan. Seharusnya, kata dia, pihak pemerintah juga menyediakan transportasi yang baik bagi semua warga, atasi kemacetan, dan sediakan lapangan kerja yang cukup.

"Ini yang kemudian muncul ketidaksamaan dalam cara pandangnya, sehingga berimbas saat ada inisiatif baru disalahkan. Harusnya mereka dibina, diberikan asuransi, dan yang biasa mangkal juga bisa bikin aplikasi lain dari yang sudah ada," tuturnya.

Nah, sebagaimana diketahui, di beberapa negara telah mengeluarkan aturan mengenai ride sharing agar satu sama lain sama-sama diuntungkan. Heru pun setuju dengan adanya aturan tersebut asalkan tidak bisa dilayani kendaraan yang sudah ada.

"Ya, negara lain transportasinya bagus, tiap 200 M ada halte atau stasiun MRT. Di sini kan tidak. Jadi selain buka lapangan kerja, juga atasi transportasi masyarakat. Anak saya aja naik ojek kalau berangkat dan pulang sekolah. Kalau diatur, ojek di Jakarta kan sudah lama ada. Harusnya dibina lah mereka, bagaimana mengemudi yang baik, aman, dan ada asuransi bagi penumpang," ucap dia.