Regulator telekomunikasi dan penyiaran dianggap belum independen

Merdeka.com - Keberadaan regulator telekomunikasi dan penyiaran saat ini dianggap oleh Ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), Amir Effendi Siregar, masih memiliki kepentingan lain selain mengurus regulasi.

Pasalnya, saat ini masih ada anggota komisioner dari kalangan pemerintah yang diyakini akan mengganggu independensi kebijakan.

"Meski ada unsur masyarakat tapi dipimpin oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) juga. BRTI kan bentukan pemerintah," ujar Amir saat diskusi dengan media di Jakarta, Selasa, (28/07).

Pun begitu juga dengan masih adanya mantan praktisi yang terjun langsung menjadi regulator. Dikhawatirkan, hal ini akan mengganggu kebijakan saat akan diputuskan. Sebaiknya, kata dia, untuk praktisi setidaknya menunggu dua hingga tiga tahun sebelum menjabat sebagai wasit industri.

"Harusnya lepas dari industri itu dua sampai tiga tahun dulu, baru sudah itu masuk sebagai regulator, sehingga ada jaminan keadilannya saat menentukan kebijakan," jelas dia.

Agar tak terjadi anggapan seperti itu, Amir menyarankan supaya pemerintah membentuk badan ataupun lembaga non pemerintah. Tujuannya, agar tidak ada campur tangan pemerintah, melainkan para pemerhati industri telekomunikasi dan penyiaran.

"Baiknya, membentuk lembaga non pemerintah. Sebab, kalau masih ada campur tangan pemerintahnya, sehingga dapat menangani masalah industri dengan baik, sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologinya," tuturnya dia.