Onno Purbo: 10 tahun lebih tergantung perangkat lunak berlisensi
Merdeka.com - Menurut pegiat open source, Onno W. Purbo, negeri ini sudah lebih dari 10 tahun terkungkung dalam ‘jajahan’ perangkat lunak berlisensi. Sayangnya, kata Dia, masyarakat di negeri ini tak sadar-sadar mengenai hal ini.
"Itu sudah cerita lama 10 tahun lebih. Kebanyakan, orang Indonesia gak sadar-sadar. Soalnya, beli pun cuma keluar Rp. 1-4 juta per laptop. Itu rasanya, wajar. Padahal kalau seluruh Indonesia ya jadi US$300 juta-an per tahun," ujarnya kepada Merdeka.com melalui surat elektronik, Kamis (29/10).
Lebih sederhana, Dia pun menjelaskan seperti analogi orang membeli ponsel yang uangnya bukannya masuk ke Indonesia, justru malah lari ke luar negeri.
"Sama kaya handphone. Anda pasti biasa aja kan beli smartphone Rp 600.000-1.5 juta-an, padahal duit yang keluar buat beli smartphone itu lebih dari Rp 2 trilyun ke banyakan ke Korea & China. Gimana? Ikhlas?" katanya.
Dia juga mengutarakan, jika negara-negara berkembang merupakan ‘tambang emas’ bagi produsen perangkat lunak berlisensi untuk menghasilkan pendapatan mereka.
"Yang paling banyak di jajah ya negara berkembang. Yang berdikari terutama Eropa, Jepang, Korea yang sebenernya sebel sama Microsoft terutama sekali Eropa seperti Spanyol, Berlin dan lain-lain," cetusnya.
Dirinya pun tak menampik jika suatu saat dengan kesungguhan yang serius, negeri ini bisa keluar dari ‘jajahan’ mereka dan menjadi produsen sendiri.
“Sederhana aja sih, di mana-mana yang namanya tergantung dan jadi konsumen, ya harus keluar duit dan banyak. Kalau mau dapet duit, ya harus jadi produsen, ya harus lepas dari software berlisensi. Saya sendiri sudah bertahun-tahun gak pake Microsoft, sekarang ini bisa bikin OS Android sendiri bisa juga bikin apps android sendiri, karena android itu open source,” jelasnya.
Sementara itu, Sekertaris Jenderal (Sekjen) Masyarakat Industri Kreatif Teknologi dan Informasi Indonesia (MIKTI), Hari S. Sungkari, mengatakan, ketergantungan masyarakat Indonesia menggunakan perangkat lunak berlisensi memang tak bisa dibantahkan. Namun, bisa diminimalisir untuk penggunaan di skala pemerintahan saja yang menggunakan open source.
"Untuk skala pemerintahan bisa ya dan itu sudah ada inisiatifnya sebenernya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), tapi untuk diterapkan di skala yang lebih luas belum tentu. Beda kalau swasta ya, mungkin lebih suka menggunakan proprietary. Karena kita udah ditanggung kan sama technical supportnya. Jadi kalau open source harus punya dukungan internal yang banyak," katanya.
(mdk/lar)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kantah Kabupaten Badung Terbitkan Sertifikat Elektronik untuk Masyarakat
Presiden RI Joko Widodo menerbitkan sertifikat tanah elektronik pada Desember 2023.
Baca SelengkapnyaBegini Isi Undang Undang Pemilu Terbaru Tahun 2023 Terbitan Presiden Joko Widodo
Berikut isi Undang Undang Pemilu terbaru tahun 2023 terbitan Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaJokowi Tekan Aturan Percepatan Transformasi Digital, Begini Isinya
Pertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
AHY Jadi Menteri ATR, Demokrat Yakin Urusan Sertifikat Tanah Elektronik Bakal Dikebut
Ia yakin, soal upaya penerbitan sertifikat tanah elektronik bakal menjadi prioritas utama.
Baca SelengkapnyaSekjen Kementerian ATR/BPN Targetkan Bali Menjadi Provinsi Full Layanan Elektronik
Kementerian ATR/BPN terus meningkatkan layanan pertanahan secara elektronik.
Baca SelengkapnyaDepan Prabowo, Jokowi Puji Inisiasi Kemenhan Bangun RS Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman
Jokowi juga memuji sejumlah peralatan media yang diklaim tercanggih yang terpasang di dalamnya.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca SelengkapnyaLowongan CPNS 2024 Dibuka untuk 2,3 Juta Orang, Ini Jurusan Paling Banyak Dicari Pemerintah
Tahun ini pemerintah membuka lowongan untuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) atau CPNS sebanyak 2.302.543 formasi.
Baca SelengkapnyaJokowi Puji BRI: Sekarang Agen BRILink Ambil Alih Peran Rentenir
Kepala Negara mengapresiasi langkah digitalisasi yang berhasil menyentuh masyarakat kecil.
Baca Selengkapnya