Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Onno Purbo: 10 tahun lebih tergantung perangkat lunak berlisensi

Onno Purbo: 10 tahun lebih tergantung perangkat lunak berlisensi ilustrasi software. © parttimebangkok.com

Merdeka.com - Menurut pegiat open source, Onno W. Purbo, negeri ini sudah lebih dari 10 tahun terkungkung dalam ‘jajahan’ perangkat lunak berlisensi. Sayangnya, kata Dia, masyarakat di negeri ini tak sadar-sadar mengenai hal ini.

"Itu sudah cerita lama 10 tahun lebih. Kebanyakan, orang Indonesia gak sadar-sadar. Soalnya, beli pun cuma keluar Rp. 1-4 juta per laptop. Itu rasanya, wajar. Padahal kalau seluruh Indonesia ya jadi US$300 juta-an per tahun," ujarnya kepada Merdeka.com melalui surat elektronik, Kamis (29/10).

Lebih sederhana, Dia pun menjelaskan seperti analogi orang membeli ponsel yang uangnya bukannya masuk ke Indonesia, justru malah lari ke luar negeri.

"Sama kaya handphone. Anda pasti biasa aja kan beli smartphone Rp 600.000-1.5 juta-an, padahal duit yang keluar buat beli smartphone itu lebih dari Rp 2 trilyun ke banyakan ke Korea & China. Gimana? Ikhlas?" katanya.

Dia juga mengutarakan, jika negara-negara berkembang merupakan ‘tambang emas’ bagi produsen perangkat lunak berlisensi untuk menghasilkan pendapatan mereka.

"Yang paling banyak di jajah ya negara berkembang. Yang berdikari terutama Eropa, Jepang, Korea yang sebenernya sebel sama Microsoft terutama sekali Eropa seperti Spanyol, Berlin dan lain-lain," cetusnya.

Dirinya pun tak menampik jika suatu saat dengan kesungguhan yang serius, negeri ini bisa keluar dari ‘jajahan’ mereka dan menjadi produsen sendiri.

“Sederhana aja sih, di mana-mana yang namanya tergantung dan jadi konsumen, ya harus keluar duit dan banyak. Kalau mau dapet duit, ya harus jadi produsen, ya harus lepas dari software berlisensi. Saya sendiri sudah bertahun-tahun gak pake Microsoft, sekarang ini bisa bikin OS Android sendiri bisa juga bikin apps android sendiri, karena android itu open source,” jelasnya.

Sementara itu, Sekertaris Jenderal (Sekjen) Masyarakat Industri Kreatif Teknologi dan Informasi Indonesia (MIKTI), Hari S. Sungkari, mengatakan, ketergantungan masyarakat Indonesia menggunakan perangkat lunak berlisensi memang tak bisa dibantahkan. Namun, bisa diminimalisir untuk penggunaan di skala pemerintahan saja yang menggunakan open source.

"Untuk skala pemerintahan bisa ya dan itu sudah ada inisiatifnya sebenernya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), tapi untuk diterapkan di skala yang lebih luas belum tentu. Beda kalau swasta ya, mungkin lebih suka menggunakan proprietary. Karena kita udah ditanggung kan sama technical supportnya. Jadi kalau open source harus punya dukungan internal yang banyak," katanya.

(mdk/lar)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kantah Kabupaten Badung Terbitkan Sertifikat Elektronik untuk Masyarakat

Kantah Kabupaten Badung Terbitkan Sertifikat Elektronik untuk Masyarakat

Presiden RI Joko Widodo menerbitkan sertifikat tanah elektronik pada Desember 2023.

Baca Selengkapnya
Begini Isi Undang Undang Pemilu Terbaru Tahun 2023 Terbitan Presiden Joko Widodo

Begini Isi Undang Undang Pemilu Terbaru Tahun 2023 Terbitan Presiden Joko Widodo

Berikut isi Undang Undang Pemilu terbaru tahun 2023 terbitan Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tekan Aturan Percepatan Transformasi Digital, Begini Isinya

Jokowi Tekan Aturan Percepatan Transformasi Digital, Begini Isinya

Pertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
AHY Jadi Menteri ATR, Demokrat Yakin Urusan Sertifikat Tanah Elektronik Bakal Dikebut

AHY Jadi Menteri ATR, Demokrat Yakin Urusan Sertifikat Tanah Elektronik Bakal Dikebut

Ia yakin, soal upaya penerbitan sertifikat tanah elektronik bakal menjadi prioritas utama.

Baca Selengkapnya
Sekjen Kementerian ATR/BPN Targetkan Bali Menjadi Provinsi Full Layanan Elektronik

Sekjen Kementerian ATR/BPN Targetkan Bali Menjadi Provinsi Full Layanan Elektronik

Kementerian ATR/BPN terus meningkatkan layanan pertanahan secara elektronik.

Baca Selengkapnya
Depan Prabowo, Jokowi Puji Inisiasi Kemenhan Bangun RS Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman

Depan Prabowo, Jokowi Puji Inisiasi Kemenhan Bangun RS Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman

Jokowi juga memuji sejumlah peralatan media yang diklaim tercanggih yang terpasang di dalamnya.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Baca Selengkapnya
Lowongan CPNS 2024 Dibuka untuk 2,3 Juta Orang, Ini Jurusan Paling Banyak Dicari Pemerintah

Lowongan CPNS 2024 Dibuka untuk 2,3 Juta Orang, Ini Jurusan Paling Banyak Dicari Pemerintah

Tahun ini pemerintah membuka lowongan untuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) atau CPNS sebanyak 2.302.543 formasi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Puji BRI: Sekarang Agen BRILink Ambil Alih Peran Rentenir

Jokowi Puji BRI: Sekarang Agen BRILink Ambil Alih Peran Rentenir

Kepala Negara mengapresiasi langkah digitalisasi yang berhasil menyentuh masyarakat kecil.

Baca Selengkapnya