Menkominfo tak ragu blokir Facebook jika jadi alat hasut

Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan pemerintah tidak akan tanggung-tanggung memblokir Facebook, jika media sosial besutan Mark Zuckerberg itu terindikasi digunakan sebagai alat penghasutan.

Ia menyontohkan kejadian yang terjadi di Myanmar. Dalam hal ini merujuk kasus Rohingya.

"Facebook mengakui bahwa Rohingnya itu salah satunya adalah disebabkan penggunaan media sosial di sana, termasuk Facebook," katanya pada suatu kesempatan di Jakarta.

Maka itu, untuk kasus ini pihaknya tidak memiliki keraguan akan memblokir media sosial yang dijadikan sebagai alat penghasutan, termasuk Facebook.

"Saya sudah membuat pernyataan tidak punya keraguan untuk menghindarkan Indonesia dari kejadian seperti itu. Saya tidak punya keraguan untuk memblokir atau shutdown kalau ada indikasi ke arah sana," jelasnya.

Lain hal dengan kasus penghasutan, Facebook kini tengah ramai diperbincangkan lantaran penyalahgunaan data. Diduga sebanyak 1 juta data pengguna Facebook Indonesia disalahgunakan dalam kasus Cambridge Analytica (CA). Terkait hal ini, Menkominfo telah melayangkan Surat Peringatan Kedua (SP II) kepada Facebook.

SP II tersebut dikeluarkan lantaran pemerintah menemukan adanya aplikasi yang serupa CA yakni CubeYou dan AgregateIQ. Sebelumnya, pemerintah sudah melakukan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan tertulis.

"Makanya, kemarin kami keluarkan SP tambahan. Karena justru kami mengenali ada aplikasi yang mirip itu. Mereka juga kan katanya lagi melakukan audit hanya saya belum tahu kapan selesai auditnya," jelasnya saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Rabu (11/4).

Sebagaimana diketahui, berdasarkan siaran pers Facebook, Rabu (4/4), mereka mengakui bahwa terdapat 87 juta data yang dimungkinkan disalahgunakan oleh CA. Dari 87 juta data yang kebobolan, sebagian besar adalah pengguna Facebook dari Amerika Serikat atau sekitar 81,6 persen data disalahgunakan. Selain Amerika Serikat, ada beberapa negara termasuk Indonesia.

Indonesia masuk urutan ketiga data yang disalahgunakan. Sekitar 1,3 persen dari 87 juta. Di atas Indonesia, ada Filipina yang kemungkinan besar penyalahgunaan data pengguna dari negeri itu sekitar 1,4 persen. Selain ketiga negara itu di antaranya Inggris, Mexico, Kanada, India, Brazil, Vietnam, dan Australia.