Merdeka.com - Terkait dengan adanya interferensi yang terjadi di kanal 11 dan 12 pita 3G oleh pancaran milik PT Smart telecom, pemerintah menyatakan bahwa hal tersebut hanya mencakup 1 persen base transceiver station (BTS) saja. Dengan begitu, tidak terlalu signifikan.

Bahkan, Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), Budi Setiawan mengungkapkan bahwa yang terkena interferensi hanya wilayah Jawa, Bali, dan Lombok. Hal ini disebabkan di wilayah lain rata-rata belum ada Smart.

Berdasarkan press release yang di dapat merdeka.com (17/4), Budi juga mengomentari terkait isu yang hinggap di kubu Axis.

"Apalagi jangkauan Axis kan juga tak seluas operator lainnya, sehingga dari sisi efisiensi pun sangat memungkinkan dilakukan," ungkapnya di sela-sela peresmian Sistem Informasi Manajemen SDPPI di Menara Merdeka, Jakarta, 17 April 2013.

Dalam hal ini pihak Axis memberikan keterangan keberatan terhadap penataan pita 3G di spektrum 2,1GHz yang dirasa akan berimbas pada gangguan kenyamanan pelanggannya sehingga menurunkan kualitas layanannya.

Akan tetapi Axis tidak dapat mengelak, pasalnya dalam penataan tersebut sudah berdasarkan ketentuan pemerintah dan regulasi.

Menkominfo Tifatul Sembiring menegaskan penataan pita 3G tersebut merupakan hasil dari kesepakatan 5 operator, sehingga tidak bisa dibantah lagi.

Dikabarkan, regulasi yang direncanakan akan dikukuhkan dalam Peraturan Menkominfo, sepertinya segera terlaksana bulan ini seiring dengan pengaturan soal migrasi kanal 3G di pita 2,1 GHz.

"Selama proses migrasi, dijamin tak ada pelanggan yang dirugikan, apalagi proses pemindahan akan dilakukan tengah malam," lanjut Budi.