Merdeka.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyayangkan kebijakan Kemendikbud yang lebih memilih berkolaborasi dengan Netflix yang merupakan penyedia konten video streaming luar negeri. Komisioner KPI Pusat Hardly Stefano Pariela menilai Kemendikbud bisa memberdayakan pembuat konten (content creator) dan lembaga penyiaran dalam negeri.

KPI mengaku sejak awal mengapresiasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menjadikan lembaga penyiaran, khususnya TVRI sebagai media atau sarana Belajar Dari Rumah (BDR). Akan tetapi, mencermati perkembangan program BDR ini, Komisioner KPI menyayangkan rencana tersebut.

Pada awal pelaksanaan program siaran BDR, terang Hardly, KPI sempat berkomunikasi dengan Kemendikbud terkait adanya pengaduan masyarakat terhadap konten BDR yang dinilai dapat memberi kesan dan pesan yang keliru kepada anak, dalam menyimak materi siaran belajar tersebut.

"Kami berharap melalui pertemuan berkala KPI dengan Kemendikbud, dapat dilakukan optimalisasi program siaran BDR. Bukan hanya melalui TVRI, namun harapannya ada pelibatan seluruh lembaga penyiaran swasta, baik televisi maupun radio untuk dapat terlibat dalam menyebarluaskan program siaran belajar dari rumah," ujar Hardly lewat pernyataan tertulis di situs KPI, Kamis (18/6).

Menurut dia, sebenarnya beberapa lembaga penyiaran telah memiliki program yang dapat disesuaikan konsepnya atau pun dapat dibuat program siaran baru yang disupervisi oleh kemendikbud untuk mendukung agenda belajar dari rumah.

Hardly menjelaskan bahwa salah satu amanat lembaga penyiaran adalah berfungsi sebagai media pendidikan. Dibutuhkan afirmatif policy atau kebijakan afirmatif, khususnya dari Kemendikbud untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan tersebut.

Salah satunya dengan menjadikan program siaran tertentu sebagai mandatory program, yang wajib ditonton dan diulas ulang oleh para pelajar. Dengan demikian di satu sisi, para pelajar mendapatkan materi pembelajaran yang menyenangkan, sedangkan di sisi lain keberlangsungan lembaga penyiaran nasional juga dapat diperkuat.

Hardly berharap, semoga kebijakan kolaborasi dengan Netflix bukan cerminan sikap inferior terhadap karya anak bangsa sendiri.

"Saya berharap, Kemendikbud dapat membuka ruang dialog dengan KPI dan seluruh lembaga penyiaran, serta mereview kerjasama dengan Netflix ini," tandasnya.