Ketua APJII Sammy Pangerapan tak menduga masuk bursa Menkominfo
Merdeka.com - Salah satu posisi menteri baru di era pemerintahan Presiden terpilih Jokowi yang menjadi sorotan adalah Menkominfo. Secara tidak terduga, muncul sebuah nama dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang masuk bursa calon Menkominfo, yakni Samuel A. Pangerapan.
Sebagai seorang ahli di bidang bisnis ICT, Semmy mulai meniti karir saat bergabung dengan group Rajawali sejak lulus dari Fresno, Amerika Serikat, di tahun 1993. Nama pendiri dari ISP PT. Jasnita Telekomindo tersebut di dunia internet Indonesia semakin dikenal luas ketika menjabat sebagai Ketua Umum APJII sejak tahun 2012 silam. Di APJII, Semmy lebih dulu menjabat sebagai pengurus bidang marketing dan komunikasi, kemudian jadi pengawas, lalu wakil ketua sebelum akhirnya menjadi ketua.
Selaku Ketua Umum dari para pengusaha internet provider (ISP), Semmy tidak menyangka apabila namanya akan masuk deretan calon Menkominfo bersama Rudiantara, Gatot Dewabroto, Sylvia Widyantari, dan Sarwoto. Walaupun untuk saat ini pria yang kerap disapa Semmy tersebut bukan kandidat utama.
Namun, berbekal pengalaman dan dukungan dari komunitas seperti APJII serta media, Semmy optimis apabila ditunjuk sebagai Menominfo. Pria yang pernah menjadi salah satu pemimpin pelaksanaan Internet Governance Forum di Bali pada tahun 2013 itu juga sudah mempunyai konsep dan gambaran besar Menkominfo yang nantinya akan diaplikasikan apabila diberi kepercayaan nanti. Berikut penuturan Semmy pada merdeka.com.
Nama Anda masuk dalam bursa, apa komentarnya?
Terima kasih informasinya. Saya belum tahu. Saya tak menduga, tapi nggak mau GR dulu.
Apakah Anda sudah punya ide atau bayangan konsep Menkominfo ke depan.
Berdasar pengalaman dan dukungan banyak komunitas seperti APJII, Mastel, ATSI, ICT Watch, dan rekan-rekan media, banyak hal positif yang bisa dielaborasi untuk negeri ini.
Tapi garis besar atau bahkan detilnya sudah ada dalam konsep? Bisa dijelaskan?
Sudah. Bisa. Dekade ke belakang masyarakat Indonesia telah menunjukkan geliat kegiatan ICT yang sangat menakjubkan. Di percaturan dunia, pengguna media sosial di Indonesia menduduki posisi strategis, 5 besar. Anak-anak bangsa telah banyak berkiprah di dunia internasional dalam industri kreatif yang berkaitan ICT.
Ironisnya dalam index ICT versi Internet Telecom Union (ITU) hingga kini baru menduduki posisi 97 dunia diantara 157 negara. Dalam hal capaian MDGâs (Millenium Development Goals) bidang ICT juga masih buruk, karena tahun 2015 seharusnya penetrasi internet 50% dari jumlah penduduk. Alhasil faktanya tahun 2013 data APJII yang dikutip Worldstats penetrasi internet hanya 28%. Ini menyedihkan. Kita harus berangkat dari sini.
Bagaimana caranya untuk menuju ke sana?
Sebagai bagian dari ekosistem dunia, indikator-indikator internasional harus menjadi acuan. Intinya negara harus hadir dalam untuk masyarakat dalam hal ICT. Pertama, Kemenkominfo harus buat aturan yang bisa dipertanggungjawabkan dan legal untuk hal-hal yang berpotensi gesekan, Kedua memfasilitasi yang sudah berjalan kondusif, ketiga mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mengatur dengan partisipatif dalam model request for comment (RFC).
Mengapa demikian, ada alasan tersendiri?
Dengan tatanan yang lebih baik, berdasar prioritas serta tidak terlalu banyak �cawe-cawe� untuk hal yang bisa diselesaikan oleh masyarakat sendiri, maka akan mempercepat kemandirian bangsa dan siap untuk bersaing dengan ekonomi global.
Bersama kita akan lari meninggalkan ketergantungan bangsa yang terlalu lama menjadi pasar internasional. Fokus Kemenkominfo ke depan sebaiknya, jadi penggerak utama di bidang ICT, dunia penyiaran, dan menjadi bagian penting �mencerdaskan bangsa yang berdaulat.�
(mdk/bbo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebanyak 1,6 juta lebih saksi akan mengawal suara Ganjar-Mahfud dan partai pendukung pada hari pencoblosan Pemilu 2024, 14 Februari nanti.
Baca SelengkapnyaMeski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, berdasarkan data sementara yang dikumpulkan THN AMIN, kecurangan Pemilu 2024 terjadi jauh sebelum proses pemungutan suara, 14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaArief mengaku, dirinya telah mendapat penugasan dari pemerintah dalam rapat terbatas untuk tetap menyalurkan bansos pangan.
Baca SelengkapnyaAnies mengatakan, kampanye akbar Anies-Cak Imin di JIS bukan kegiatan wajib yang harus dihadiri pendukungnya.
Baca SelengkapnyaPSI telah menyelesaikan penginputan laporan penggunaan dana kampanye ke KPU.
Baca Selengkapnya