Merdeka.com - Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Ferdinandus Setu mengatakan, Netflix sudah pernah bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate. Saat pertemuan itu, Menkominfo menyampaikan agar Netflix harus mengikuti setiap regulasi di Indonesia.

"Saat Pak Menteri bertemu dengan Netflix, beliau menyampaikan terkait dengan regulasi yang ada di Indonesia. Itu sebetulnya hal yang wajar. Sebab, Pak Menteri selalu menyampaikan aturan-aturan apa saja yang ada di Indonesia ketika bertemu dengan setiap platform digital," kata pria yang akrab disapa Nando ini kepada Merdeka.com melalui sambungan telepon, Jumat (17/1).

Dia juga menyampaikan jika sejauh ini, Kemkominfo belum pernah melakukan teguran kepada Netflix terkait dengan konten-konten streaming film-nya. Sebagaimana diketahui, tak jarang konten-kontennya itu ada yang berunsur pornografi. Nando pun punya alasan mengapa Netflix belum pernah mendapatkan teguran.

"Persoalan teguran itu, belum pernah. Karena begini, Netflix belum digunakan secara massif. Maksudnya semua pengguna provider telekomunikasi bisa mengakses. Telkom group misalnya, kan msh belum membuka blokir Netflix. Beda hal seperti Google. Kalau Google itu kan sudah digunakan banyak pengguna internet di Indonesia jadi ketika ada konten yang melanggar, pasti kami tegur," jelasnya.

Konten Negatif Harus Diblokir

Sebelumnya, Sudaryatmo, Pengurus Harian YLKI mendesak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) untuk memblokir konten-konten yang bermuatan pornografi, SARA dan melanggar norma kesusilaan yang ada di Netflix.

Kata dia, kementerian yang dipimpin Johnny G. Plate itu punya wewenang untuk melakukan pemblokiran Netflix tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.

"Kewenangan take down ada di Kemkominfo. Seharusnya tanpa perlu menunggu laporan dari masyarakat, Kemkominfo wajib melakukan monitoring. Kalau itu bertentangan minimal menegur atau bisa blokir Netflix. Jadi ancaman pemblokiran itu bisa memperkuat posisi tawar Indonesia," ujar Sudaryatmo di Jakarta, Kamis (16/1).

Ia juga meminta Netflix harus menghormati norma-norma yang berlaku di Indonesia dan menganjurkan masyarakat melaporkan konten-konten bermasalah di Netflix kepada Kemkominfo.

"Seperti di Arab Saudi, siaran televisi dari Perancis menyesuaikan dengan norma yang berlaku di Arab Saudi. Seharusnya Netflix menghormati norma-norma di Indonesia," ungkap Sudaryatmo.