Isu kerjasama keamanan cyber Indonesia-Amerika dibantah pemerintah
Merdeka.com - Isu mengenai Indonesia bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk membuat sistem keamanan cyber, dibantah oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara.
Menurutnya, tidak terbesit di pikiran pemerintah bekerjasama dengan Central Intelligence Agency (CIA) yang mengawasi arus komunikasi warga melalui sistem Big Data. Sistem itu dirumorkan bakal mampu menyedot pembicaraan pribadi di aplikasi WhatsApp, BlackBerry Messenger, dan program jejaring sosial lain.
"Jadi, isu yang beredar melalui media sosial itu tidak benar sama sekali. Kita enggak bekerjasama dengan mereka," ujar pria yang akrab dipanggil Chief RA itu seusai acara Indonesia Cyber Security Summit (ICSS) di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (24/08).
Senada dengan pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa penguatan teknologi cyber ini dimaksudkan untuk memperkuat kedaulatan bangsa.
"Sistem cyber yang akan dibentuk bukan malah untuk memata-matai warga negara sendiri," kata Luhut yang dilansir dari website resmi Kantor Staf Presiden (KSP).
Sebelumnya, masyarakat diramaikan dengan desas-desus bahwa KSP akan bekerja sama dengan CIA untuk memantau percakapan masyarakat dalam aplikasi sosial dalam Big Data. Padahal, Big Data sendiri adalah istilah umum untuk himpunan data dalam jumlah besar, rumit, dan tak terstruktur. Sehingga, sulit ditangani kalau hanya menggunakan manajemen basis data.
(mdk/bbo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berikut daftar negara-negara yang dianggap kuat terhadap serangan siber.
Baca SelengkapnyaPemerintah akui memiliki hubungan baik dengan Iran tapi tak pernah impor BBM dari negara Timur Tengah tersebut.
Baca SelengkapnyaIndonesia sendiri terus melakukan komunikasi diplomatik dengan Iran dan Amerika Serikat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi bahkan melawat langsung untuk mendorong perdamaian antara Rusia dan Ukraina.
Baca SelengkapnyaKepala Negara mengapresiasi langkah digitalisasi yang berhasil menyentuh masyarakat kecil.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan membuat portal nasional yang mengintegrasikan berbagai layanan.
Baca SelengkapnyaPemerintah tengah gencar memperbaiki birokrasi dan pelayanan optimal kepada masyarakat
Baca SelengkapnyaMenjadi penting bagi masyarakat yang ingin menjaga privasinya.
Baca Selengkapnya