Merdeka.com - Tak cuma Twitter, kali ini Google juga memutuskan kebijakan baru terkait iklan politik.

Perusahaan induk Google yakni Alphabet menulis di blog resminya, melansir Business Insider, disebut akan berhenti memberi pengiklan kemampuan untuk menarget iklannya. Seperti yang kita tahu, iklan tertarget biasanya menggunakan data pribadi untuk mendapatkan target iklan yang efektif.

Data pribadi ini banyak macamnya, namun yang secara spesifik dilarang oleh Google untuk digunakan oleh pengiklan adalah rekam informasi pemilih publik, serta afiliasi politik umum.

Google menyebut akan mulai membatasi penargetan pemirsa iklan politik yang berdasarkan usia, jenis kelamin, dan lokasi umum, hingga level kode pos yang merupakan lingkup sangat kecil dari sebuah daerah. Data-data tersebut-lah yang sebelumnya dapat diolah oleh algoritma untuk menjadi data yang lebih spesifik, seperti kecenderungan afiliasi politik.

Google juga menyebut bahkan meski terdapat kebijakan ini, iklan politik dapat tayang di Google dengan hanya melakukan penargetna kontekstual, seperti menayangkan iklan pada orang yang membaca cerita tertentu, atau video tertentu. Bukan yang ditarget berdasarkan informasi pribadinya.

Kebijakan ini akan diterapkan di Inggris dalam waktu dekat, mengingat Inggris akan menghelat Pemilu pada 12 Desember mendatang. Ini juga akan segera diterapkan di Uni Eropa pada Desember, dan secara global pada 2020 mendatang.

Media Sosial Dikecam

Platform media sosial secara luas kini memang sedang mendapat kecaman terkait bagaimana mereka menangani iklan politiknya.

Paling ramai adalah Facebook, di mana jejaring sosial besutan Zuckerberg tersebut membuat kebijakan untuk tidak melakukan periksa fakta atas iklan politik yang dijalankan di platformnya.

Di sisi lain, Twitter justru membuat kebijakan untuk melarang sama sekali untuk ada iklan politik di platform berlambang burung tersebut.

Menurut Anda?