Merdeka.com - Dugaan keterlibatan Telkomsel dan Indosat dalam kasus penyadapan terendus juga oleh politisi di Senayan. Meski Telkomsel telah secara tegas membantahnya, namun Komisi I DPR berencana memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika untuk menjelaskan hal tersebut.

Bukan hanya itu, DPR juga akan membentuk Panja untuk investigasi keterlibatan Telkomsel dan Indosat dalam aksi penyadapan yang dilakukan oleh Australia ini, meskipun keputusan akhirnya baru ketahuan setelah pertemuan antara DPR dengan operator tersebut dan Menkominfo.

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq telah berulangkali menyatakan dukungannya terhadap langkah Menkominfo Tifatul Sembiring untuk menindak tegas dengan menutup operator yang terbukti membantu penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat dan Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia.

"Jika memang terbukti operator tersebut berkolaborasi melakukan penyadapan terhadap Indonesia, sudah sewajarnya diberikan sanksi tegas," kata Mahfudz.

Menurut dia, salah satu faktor penyebab Indonesia dengan mudah disadap pihak asing seperti AS dan Australia adalah karena kepemilikan operator telekomunikasi Indonesia sebagian besar dikuasai oleh asing.

"Yang perlu diperhatikan adalah proses intelijen itu dilakukan melalui manipulasi proses komunikasi informasi lewat operator di Indonesia. Sehingga posisi Indonesia sangat rawan mengingat hampir semua operator telekomunikasi Indonesia dikuasai asing," katanya.

Saya mengkritisi kondisi liberalisasi telekomunikasi di Indonesia, padahal di negara lain sangat ketat dan sangat protektif. Apalagi sekarang ada proses merger XL dan Axis, yang mana XL ini kan punya asing. Jadi, semakin banyak penguasaan asing membuat Indonesia makin rawan," ujarnya kepada wartawan belum lama ini.