Merdeka.com - Menkominfo Tifatul Sembiring menegaskan negara bisa rugi Rp 1 triliun tahun ini bila XL dan Axis tak jadi merger tahun ini, karena Axis tak bisa membayar BHP frekuensi dan utang-utang lainnya yang harus ditanggung pemerintah senilai Rp 1 triliun.

"Mereka itu sebenarnya sudah bangkrut, dan XL mau membayarkan utang-utang Axis termasuk kepada negara sebesar Rp 1 triliun. Kalau misalnya karena bangkrut terus frekuensi Axis dilelang kembali, pemasukan baru datang tahun depan," jelas Tifatul, Kamis (28/11).

Menurut dia, pemerintah mungkin tetap akan mengambil frekuensi Axis tetapi hanya 5MHz-10MHz saja, baik di pita 2,1GHz maupun 1.800MHz.

Namun, tambah Menkominfo, pemerintah bersama regulator masih akan menentukan formulasi rebalancing di pita 1800MHz yang tentunya berdasarkan kebutuhan operator, terutama dari sisi jumlah pelanggannya.

Sebelumnya, anggota BRTI Nonot Harsono mengatakan regulator pasti akan mengambil 5MHz pita milik Axis di frekuensi 2,1GHz, sedangkan lainnya mungkin sebesar 2,5MHz di pita 1800 MHz.

Nonot mengusulkan agar operator yang kekurangan frekuensi untuk menggelar LTE menjalin kerja sama frekuensi pooling atau penggabungan frekuensi sehingga investasi untuk BTS pun menjadi sedikit dan frekuensi bisa digunakan secara optimal.

Namun, Tifatul mengatakan bahwa LTE bukan hanya digelar di pita 1800MHz, tapi juga di frekuensi lainnya seperti 2,3 GHz dan 700MHz.