Merdeka.com - Sepanjang 2013, cukup banyak peristiwa penting di sektor telekomunikasi, yang bukan hanya menimbulkan pengaruh secara nasional, tapi juga dunia internasional.

Apa saja yang terjadi selama setahun ini? Berikut ulasannya:

Kasus IM2

Tahun 2013 dibuka dengan kasus yang bagi pelaku di industri telekomunikasi merupakan kasus yang menghebohkan, yaitu kasus dugaan korupsi penyalahgunaan frekuensi 3G Indosat oleh IM2 atas laporan Ketua Konsumen Indonesia Denny AK yang kemudian jadi narapidana atas tuduhan pemerasan.Kasus tersebut berujung pada disalahkannya Indosat, IM2, dan mantan Dirut IM2 dalam kasus tersebut oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan terhadap terdakwa mantan Dirut IM2 Indar Atmanto serta menghukum Indosat dan IM2 untuk membayar kepada negara Rp 1 triliun dengan jangka waktu setahun dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan frekuensi 3G oleh Indosat dan IM2.Vonis bersalah terhadap Indosat dan IM2 ini bukan hanya mengguncang industry telekomunikasi dan internet di tanah air, tapi juga di dunia, termasuk Asosiasi GSM seluruh dunia dan International Telecommunication Union (ITU).Mereka mengkhawatirkan kelangsungan investasi di Indonesia bila keputusan dan vonis dari majelis hakim Tipikor itu sudah bersifat incraht alias tetap.Industri internet di tanah air pun menjerit, karena keputusan tersebut jelas mengancam 220 internet service provider (ISP) lainnya yang memiliki pola kerja sama serupa dengan IM2.Sesuai regulasi di Indonesia, ISP memang bukan penyelenggara jaringan sehingga tidak memiliki jaringan dan frekuensi sendiri. Mereka menyewa jaringan ke operator telekomunikasi untuk memberikan layanan internet ke pelanggan karena operator sendiri tak mampu melayani pelanggan internet sendirian.Bahkan Indonesia ICT Institute sempat mewacanakan shut down internet dalam sehari sebagai protes dan memperlihatkan betapa pentingnya internet bagi kehidupan masyarakat dan bernegara.Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pun sempat mengancam akan mengembalikan lisensi ISP nya bila kasus IM2 berlanjut kepada keputusan incracht.

Polemik LTE

Sepanjang 2013 juga diwarnai polemik seputar teknologi baru, Long Term Evolution (LTE). Polemik yang terjadi adalah seputar frekuensi yang layak untuk rumah LTE, dan juga mengenai kapan diimplementasikannya.Indonesia memang seperti menjadi surga bagi vendor ponsel pintar baik lokal maupun global. Karena di negeri ini, pertumbuhan komunikasi data sangat tinggi, yaitu rata-rata nasional mencapai lebih dari 100 persen, bahkan di sejumlah kota besar seperti Surabaya dan Jakarta sudah melebihi 300 persen dari tahun lalu.Seperti itik dan telur, pertumbuhan komunikasi data dan smartphone saling menunjang satu sama lain. Dalam dua tahun terakhir, pertumbuhan smartphone mencapai 170 persen dan menciptakan tantangan tersendiri bagi operator dalam penyediaan kapasitas melalui teknologi dan infrastruktur yang memadai.Teknologi Long Term Evolution (LTE) yang sudah diimplementasikan di 213 operator di 81 negara dinilai merupakan solusi akses data saat ini karena selain memiliki kecepatan hingga empat kali dari 3G, juga memiliki efisiensi dalam hal pembangunan infrastruktur jaringannya bila dihitung per byte-nya.Parahnya, pemerintah belum benar menyiapkan frekuensi untuk LTE, dan masih di tataran diskusi mengenai apakah Indonesia sudah benar-benar membutuhkan LTE.Pemerintah sendiri sudah menyiapkan LTE di pita 1.800MHz, 700Mhz, dan 2,3GHz. Hanya yang terakhir boleh dibilang sebagai LTE banci, karena LTE di pita tersebut tidak bisa untuk mobile, dan hanya untuk akses fixed LTE.Saat ini mungkin hanya di pita 1.800MHz saja yang sudah siap untuk LTE, dan pemainnya hanya tiga besar operator, yaitu Telkomsel, Indosat, dan XL-Axis. Untuk pita 700MHz, masih menunggu implementasi TV digital yang terhambat akibat keputusan MA yang membatalkan shut down TV terrestrial.

Polemik slot satelit 150,5 BT

Polemik soal slot satelit 150,5 BT mulai terkuak di pertengahan 2013, saat Indosat mengajukan proposal pengelolaan slot tersebut melalui peluncuran satelit Palapa E yang sudah memasuki tahap penandatanganan kontrak kerja dengan Orbital Science.Pemerintah menilai Indosat kurang serius menggunakan slot orbit geostasioner dan tidak serius memanfaatkannya.Padahal jika slot tersebut tidak segera diisi dalam waktu 2 tahun maka Indonesia akan dianggap melanggar ketentuan internasional dan slot pun otomatis diambil ITU untuk dialokasikan ke negara lain.Bila berkaca pada ketentuan itu, maka satelit Indosat di slot tersebut harus diorbitkan paling lambat Januari 2014 padahal Indosat sendiri baru akan meluncurkan Palapa E pada 2015.Mengingat keterbatasan waktu, pemerintah memutuskan untuk mencabut izin penggunaan dari Indosat dan memberikannya kepada BRI.Ketentuan yang ditetapkan oleh ITU dalam resolusi 49 dapat mengakibatkan hak Indonesia untuk filing satelit dapat dicabut. Slot orbit tersebut pernah hilang pada 2007 namun berhasil direbut kembali dalam sidang internasional World Radio Conference (WRC) di Jenewa, Swiss.Bila pemerintah mencabut slot 150,5 derajat BT dari pemerintah, maka Indosat terancam merugi sebesar uang muka ke Orbital Science dan potensi pendapatan dari pelanggan yang selama ini menggunakan kapasitas Palapa C2.Indosat sendiri mengklaim sudah memenuhi deadline peluncuran satelit Palapa E mengingat saat ini masih ada satelit Palapa C2 yang beroperasi.Indosat sudah menandatangani kerja sama Palapa E dengan Orbital Sciences pada 27 November 2013 untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan yang diminta oleh pemerintah sesuai tenggat waktu yang diberikan.

Migrasi 3G

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika disibukkan dengan proses migrasi 3G. rencananya sendiri sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu tapi baru diimplementasikan pada pertengahan Juni 2013.Proses migrasi berjalan a lot, terutama Axis Telekom yang harus berpindah dari kanal 2 dan 3 ke kanal 11 dan 12.Terkendalanya proses migrasi Axis karena interferensi yang terlalu besar dengan sinyal Smart Telecom di lima provinsi menjadikan molornya proses migrasi keseluruhan, yaitu di Jawa Tengah dan DIY, Bali dan Lombok, Jakarta dan Banten, dan Jawa Barat.Karena kendala tersebut, khususnya di 1.935 site BTS milik Axis, maka Axis terpaksa kembali lagi ke blok 3G semula, di kanal 2 dan 3. Kembalinya Axis ke blok 2 dan 3 otomatis menjadikan Telkomsel tidak bisa pindah ke blok 3, demikian halnya Indosat dan XL Axiata.Axis yang menyalahkan Kominfo karena kurang cepat memberikan respon atas keluhannya malah dibalas pemerintah dengan menyegel 3 BTS Axis di Bali sehingga pelanggan operator tersebut di sekitar BTS hanya bisa mendapatkan layanan 2G.Proses migrasi selesai pada 21 Oktober 2013 setelah Telkomsel juga sudah berhasil menyelesaikan proses retune di dua provinsi yang tersisa.Persoalan interferensi di blok 11 dan 12 sebenarnya bukan lah persoalan kemarin, karena hal itu sudah mulai dibicarakan di dicarikan solusinya sejak Desember 2011 dan hingga saat ini belum ada langkah konkret yang bisa menyelesaikan masalah, padahal, amanat Permenkominfo No. 19 Tahun 2013 soal penataan pita 3G adalah proses migrasi selesai enam bulan sejak aturan ditetapkan, atau sekitar November 2013.Terlepas dari persoalan non teknis di atas, persoalan teknis yang ada sebenarnya lebih serius, karena terdapat dua teknologi yang berbeda, dari dua negara yang berbeda pula yang berdekatan dalam satu frekuensi, dan ini hanya ada di Indonesia.Menengok kasus yang persis sama di India, pemerintah negara itu akhirnya memindahkan salah satu teknologi tersebut ke pita frekuensi lainnya, sehingga penyelesaian interferensi tak perlu berpanjang lebar.

Tanda-tanda jatuhnya CDMA

Di awal masuknya pada Desember 2002, teknologi seluler berbasis CDMA banyak dilirik operator besar, termasuk Telkom untuk layanan fixed wireless access (FWA).Menjelang habisnya 2013, bisnis telekomunikasi FWA meredup. Apalagi, teknologi CDMA yang sekarang dipakai sudah mentok dan tidak bersaing dengan perkembangan teknologi lainnya. Alhasil, banyak pengguna mulai meninggalkan layanan dengan teknologi ini, terutama karena minimnya variasi dan ketersediaan handset.Apalagi, kabarnya, vendor perangkat telekomunikasi sudah setahun terakhir tidak memproduksi CDMA lagi, artinya, operator bakal kesulitan mengembangkan jaringannya atau melakukan ekspansi ke daerah lain, belum lagi masalah ketersediaan handset yang juga sudah tidak dijual bebas selain lewat bundling.Tanda-tanda kematian CDMA sudah terlihat sejak dua tahun terakhir, saat operator CDMA mulai jungkir balik mempertahankan kinerja keuangannya meski pada akhirnya tetap menanggung kerugian dan utang yang besar.Tanda-tanda kematian CDMA juga terlihat dengan rencana Telkom dan Indosat yang akan mematikan layanan FWA-nya yang menggunakan teknologi CDMA. Telkom mengungkapkan akan memindahkan pelanggan Flexi ke Telkomsel, sedangkan Indosat akan menyelulerkan pelanggan Star One-nya.Hal yang sama juga diungkapkan Smartfren yang sudah menyatakan akan segera bermigrasi ke LTE. Hanya Bakrie Telecom yang belum jelas sikapnya, terkait dengan layanan Esia-nya yang seakan hidup segan mati tak mau.

Penyadapan

Terkuaknya penyadapan Australia terhadap Indonesia juga mengguncang industry telekomunikasi nasional. Pasalnya, operator telekomunikasi secara langsung jadi tertuduh adanya penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bu Ani Yudhoyono, dan sejumlah menteri dan oejabat lainnya.Menurut Edward Snowden, intelijen AS yang menjadi whistleblower, komunikasi Indonesia selama ini disadap Singapore Telecom (SingTel), operator telekomunikasi milik pemerintah Singapura melalui kabel serat optik bawah laut yang menghubungkan Asia, Timur Tengah dan Eropa (SEA-ME-WE).Dengan kabel yang melintasi Asia Tenggara, Timur Tengah dan Eropa Barat, maka hampir semua negara yang dilintasi dalam posisi tidak aman. Pasalnya, selain Singapura dan Australia, Inggris dan Amerika pun mendapat informasi penting hasil penyadapan. Praktik ini disebut-sebut sudah berjalan hingga 15 tahunan.Selain itu, kabar mengejutkan mengenai penyadapan yang terjadi di Indonesia juga disampaikan harian The Australian. Media ini menuliskan bahwa pemerintah Australia juga menyadap satelit Palapa milik Indonesia.Menpora yang juga pengamat multimedia Roy Suryo pun tak ayal menuding Indosat ada di balik penyadapan Indonesia melalui satelit Palapa, apalagi Singtel juga satu grup dengan pemilik Indosat sebelumnya, STT Telemedia.Kominfo pun langsung merespon laporan Snowden tersebut dengan menumpulkan semua operator telekomunikasi dan meminta mereka menyampaikan laporan atas kondisi jaringannya apakah ada indikasi melakukan penyadapan.Sayangnya, laporan dari operator ditelan mentah-mentah oleh pemerintah tanpa verifikasi dan inspeksi langsung ke operator yang bersangkutan.

Merger XL-Axis

Mungkin, ini lah merger dua perusahaan yang paling menghebohkan di industry telekomunikasi, karena merger atau pun kepemilikan silang sebelumnya, berjalan biasa dan terkesan adem ayem.Apalagi, regulator dan Kominfo pun terkesan lambat dan ragu-ragu dalam memutuskan aksi korporasi XL – Axis tersebut.Sikap ragu-ragu regulator dan pemerintah ini diyakini karena adanya keberatan dari Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia yang menilai proses merger dua operator harus dibarengi dengan pengembalian frekuensi kepada Negara, baru kemudian dialokasikan lagi melalui seleksi atau lelang.Sudah barang tentu, XL pun keberatan kalau frekuensi Axis harus dikembalikan bila akan mengakuisisinya. Bahkan Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi pernah mengeluhkan bila frekuensi dikembalikan, XL tidak mendapatkan apa-apa dan malah rugi membayari utang Axis saja.Keberatan ATSI dan terutama Telkomsel terasa wajar bila melihat akibat yang akan ditimbulkannya. Karena bila Axis dan XL jadi berkonsolidasi, maka akan membentuk kekuatan dahsyat di bidang industri seluler di Tanah Air.Penguasaan frekuensi hingga 22,5Mhz di pita 1.800MHz dan 25MHz di pita 2,1GHz tentunya membuat XL bebas bergerak, investasi pembangunan infrastruktur pun bisa lebih rendah karena makin lebar frekuensi yang dimiliki, jarak BTS-nya pun makin jauh.Meski kemudian Kominfo hanya mengambil 10MHz frekuensi Axis dan XL di pita 2,1GHz, tetap saja dominasi XL cukup menggetarkan operator lainnya, meski kemudian Dirut Telkomsel Alex J. Sinaga dan Presdir Indosat Alexander Rusli menyatakan tak khawatir dan tak gentar menghadapi perusahaan gabungan XL-Axis.