Kapanlagi.com - Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) menyebutkan selama kurun waktu lima tahun (2003 - 2008) total sumber emisi karbondioksida (CO2) di Indonesia setara dengan 638,975 giga ton CO2.

Hal tersebut diungkapkan Deputi III Menteri Negara Lingkungan Hidup (MenLH) Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Masnellyarti Hilman, dalam pemaparannya pada acara pembahasan menuju Ekonomi Hijau (Green Economic) di Jakarta.

Masnellyarti atau lebih akrab dipanggil Nelly menjelaskan total sumber emisi Indonesia tersebut terdiri atas konversi hutan dan lahan sebesar 36%, emisi penggunaan energi sebesar 36%, emisi limbah 16%, emisi pertanian 8% dan emisi dari proses industri 4%.

Sedangkan sumber utama emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tersebut antara lain berasal dari kegiatan hutan dan konversi lahan; perubahan dalam hutan dan persediaan biomass lainnya; industri manufaktur dan konstruksi; transportasi; sumber aktivitas dan panas; pembuangan terbuka limbah padat; air limbah; pengerjaan lahan padi dan rumah tangga.

Untuk mengurangi emisi GRK dan menghadapi perubahan iklim, lanjut Nelly, Indonesia telah membuat Rencana Aksi Nasional dalam menghadapi Perubahan Iklim (RAN PI) dengan strategi pembangunan pro-poor, pro-job, pro-growth dan pro-environment.

Sedangkan target RAN PI dalam hal mitigasi memfokuskan pada dua hal yaitu pada sektor energi dan sektor konversi hutan dan lahan.

Untuk sektor energi dengan kebijakan penggunaan energi bauran (mix energy) mempunyai target penggunaan energi terbarukan 15%, penggunaan energi panas bumi sebesar 20%, penggunaan Carbon Capture Storage (CCS) sebesar 37% dan penurunan emisi GRK pada 2025 sebesar 17%,

Untuk sektor konversi hutan dan lahan menargetkan dapat merehabilitasi 36, 31 juta hektar dari 53,8 juta hektar hutan terdegradasi pada 2025.

Negara lain

Nelly juga mencontohkan usaha negara-negara lain untuk mitigasi perubahan iklim misalnya China yang mengalokasikan 12% dari US$586 miliar paket stimulusnya untuk energi efisiensi, peningkatan kualitas lingkungan, meningkatkan dua kali lipat pendanaan untuk pembangunan transportasi perkeretaapian (low carbon emission), pembangunan jaringan listrik baru sebesar US$70 miliar.

Jerman telah melakukan pembangunan ekonomi hijau dengan meningkatkan pendanaan yang tersedia sebesar US$ 3,78 miliar untuk membiayai renovasi untuk bangunan agar menjadi bangunan hijau, mempercepat investasi pada transportasi dan mensubsidi pengembangan pembangunan perkeretaapian.

Kemudian, pengelolaan air, mengurangi pajak untuk bangunan hijau dan memberikan keringanan pajak keuntungan untuk kendaraan yang ramah lingkungan

Sementara Korea Selatan telah menetapkan Green New Deal, di mana pemerintah akan menginvestasikan US$38 miliar untuk empat tahun mendatang guna "perencanaan pertumbuhan hijau" yang terdiri atas 36 proyek besar.

Proyek besar itu meliputi program pemulihan empat daerah aliran sungai yang utama, membuat jalan sepeda, meningkatkan sampai 68000 kendaraan yang ramah lingkungan, dan mengganti sebanyak 20% lampu-lampu untuk fasilitas umum menjadi lampu hemat energi dan lain sebagainya.

Sedangkan Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton pada pembukaan pertemuan pertama persiapan Major Economies Forum pada April 2009 yang lalu mengatakan bahwa dari dana rencana pemulihan sebesar US$80 miliar digunakan untuk program renewable energi dan energi efisiensi yang diyakini keluar dari krisis menjadi green recovery.

Selain itu beberapa negara berkembang seperti Bangladesh, Sri Lanka juga melakukan berbagai aktivitas untuk meminimalkan emisi karbon (low carbon emission), energi efisiensi serta kebijakan fiskal memungut pajak lingkungan yang digunakan sepenuhnya untuk perbaikan lingkungan. (kpl/cax)