Mengenal Panglima Laot, Warisan Budaya Tak Benda yang Jaga Pesisir Aceh

Sejak zaman dahulu masyarakat Aceh bagian pesisir sudah dekat sekali dengan kehidupan laut. Mereka sehari-hari bekerja sebagai nelayan dan sudah pasti sangat bergantung dengan ekosistem laut.

Lebih dari itu, kebiasaan-kebiasaan warga pesisir Aceh pun perlahan-lahan menjadi sebuah kebudayaan dan melahirkan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

Uniknya, masyarakat pesisir Aceh memiliki sebuah lembaga bernama Panglima Laot yang memimpin adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan.

Panglima Laot sudah diterapkan sejak zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda untuk memungut cukai kapal-kapal yang singgah di pelabuhan.

Selain itu berfungsi untuk mobilisasi nelayan untuk berperang. (Foto: Pixabay)

Seiring berjalannya waktu, setelah Indonesia merdeka Panglima Laot otomatis bergeser fungsi, peran, dan tugasnya.

Menurut warisanbudaya.kemdikbud.go.id, Panglima Laot memiliki wewenang sebagai pengatur tata cara penangkapan ikan di laut atau yang disebut Meupayang.

Kemudian, Panglima Laot berhak menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara nelayan di laut agar tidak terjadi konflik berkepanjangan. Artinya, mereka berperan sebagai penengah dan juga pengadil.

Sampai saat ini, Panglima Laot Aceh sudah dibagi ke dalam tiga tingkatan wilayah, mulai dari Panglima Laot Lhok, Panglima Laot Kabupaten, dan Panglima Laot Aceh.

Panglima Laot Lhok (kuala atau tempat kapal boat bersandar) ini sudah ada 175 anggota yang tersebar di 18 Kabupaten/Kota Aceh.

Kekuatan Panglima Laot ini semakin menonjol ketika bencana gempa bumi dan tsunami Aceh tahun 2004 silam. Selang 2 tahun kemudian, Pemerintah Aceh mengukuhkan keberadaan Panglima Laot ke dalam perundang-undangan.

Aturan yang mengatur kewenangan Panglima Laot tertuang dalam UU No.11 Tahun 2006 pasal 98-99 dan Pasal pasal 162 ayat (2) huruf e tentang Pemerintahan Aceh.