Merdeka.com - Pandemi Covid-19 yang merebak di Indonesia sejak awal Maret lalu membuat dunia pendidikan terkena imbasnya. Kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya dilakukan dengan tatap muka, terpaksa harus dilakukan secara daring atau online.

Hal ini ternyata menimbulkan berbagai reaksi, mulai dari siswa, orangtua, hingga para pengamat pendidikan bahkan politisi. Hal ini karena banyaknya kendala yang dihadapi selama praktik sekolah daring.

Salah satunya seperti yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan. Siswa SMP Negeri 3 Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan di masa Covid-19 terpaksa mengikuti program proses belajar mengajar secara luar jaringan (Luring). Hal ini karena tidak semua siswa memiliki gadget.

"Berhubung 15 persen dari total 351 jumlah siswa yang memiliki gadget," kata Kepala Sekolah SMPN 3 Batang Angkola, Robinson Tarigan, Rabu (29/7) dilansir dari Antara.

Keterbatasan Jaringan

Menurutnya, penerapan secara daring (online) juga kurang maksimal akibat sistem jaringan khususnya Desa Hurase, Batang Angkola sering terganggu atau (lelet), maka fokus secara luring.

"Kendala lainnya di samping jaringan lelet soal keluhan para siswa yang memiliki gadget namun sering tidak memiliki paket data akibat ketiadaan dana orangtua mengisi paket," ungkapnya.

Para Guru Mengunjungi Siswa

Untuk memberikan materi pelajaran setiap harinya agar tidak tertinggal mata pelajaran, guru terpaksa mengunjungi kampung-kampung dan mengumpul siswanya."Minimal dengan program luring sesuai petunjuk dan arahan dinas pendidikan pelajaran kurikulum sekolah tidak tertinggal akibat wabah COVID-19 yang tidak tahu kapan berakhir," ujarnya.Dia mengatakan, sesuai jadwal total 27 jumlah tenaga pengajar (18 PNS dan 9 honor) setiap harinya aktif  memberikan 4 materi mata pelajaran (satu mata pelajaran 30 menit) kepada siswa/siswinya."Sistem belajarnya dengan memanfaatkan rumah teras siswa tinggal, pekarangan, saung dan lainnya hanya saja mengikuti protokol kesehatan (pakai masker dan cucitangan dengan sabun/hand sanitizer," terangnya.

Kendala Sekolah Daring Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Dilansir dari Liputan6.com, praktik sekolah daring nyatanya juga mengalami kendala bagi siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Menurut Pemilik Pkh Autisma YPPA Sumatra Barat, Rafmateti sekaligus Kepala SLBN 2 Padang, perlu pengenalan baru pada ABK terkait belajar di rumah.Konsep yang sudah tertanam pada diri anak bahwa belajar harus dilakukan di sekolah membuat para orangtua kesulitan. Akibatnya, anak-anak sangat sulit untuk diajak belajar di rumah.Masalah lainnya, suasana rumah dapat menjadi faktor yang mengganggu konsentrasi dan fokus anak. Lebih jauh lagi, menurutnya, seringkali materi ajar tidak dikuasai oleh orangtua. Mereka tidak sanggup menghadapi anaknya.“Ini realita di lapangan, pada minggu pertama, kedua, dan ketiga justru kita lebih ke orangtua dulu bagaimana mereka intinya bisa berdamai dengan anak-anaknya. Karena orangtua tidak hanya menghadapi anak yang berkebutuhan khusus, mereka juga memiliki anak lain yang perlu didampingi," ujar Rafmateti.

Catatan KPAI tentang Pelaksanaan Sekolah Daring

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan sejumlah catatan terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ) saat masa pandemi Covid-19.Disampaikan Komisioner KPAI Retno Listyarti, ada sejumlah kendala yang dihadapi siswa pada saat belajar online tersebut. Menurut KPAI, siswa merasa beban tugas menjadi lebih tinggi, sementara orangtua mengeluhkan akses kuota internet yang mahal selama PJJ."KPAI juga melakukan survei kepada 1.700 siswa dan 62 guru terkait metode pembelajaran jarak jauh. Sebanyak 76,6 persen pernah pakai platform, yang terbanyak adalah platform gratis yang disiapkan seperti Ruangguru, rumah belajar yang milik Kemendikbud," ujar Retno di Komisi X, Kamis (25/6).Selain itu, menurut Retno, masalah lain adalah sebanyak 79,9 siswa mengeluhkan minimnya interaksi dengan guru dalam pembelajaran daring."Anak-anak juga merasa beban tugas untuk mereka terlalu berat," tandas Retno.

Saran untuk Pemerintah

Retno mengatakan, pihaknya telah memberikan beberapa masukan kepada pemerintah terkait ke dalam belajar di masa pandemi Covid-19 ini.Ia menyatakan, KPAI telah melakukan rapat koordinasi bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) terkait evaluasi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh.KPAI, lanjut Retno, memberikan sejumlah rekomendasi dalam pelaksanaan belajar daring. Salah satunya agar internet digratiskan di jam belajar siswa."Menggratiskan internet. Ini kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kemkominfo, itu juga dengan Pak Presiden tentunya dalam rapat terbatas. Karena kami mendukungnya karena ini jadi masalah juga. Dan penggratisan internet ini kami dorong adalah pada jam-jam PJJ saja, yaitu Senin sampai Jumat. Mungkin jamnya bisa 5-6 jam sehari," ujarnya.Selain itu, KPAI juga meminta agar jam belajar daring di rumah diperpendek."Jam belajar kami dorong untuk diperpendek. PJJ bukan memindahkan sekolah ke rumah, tapi sebaiknya menyusun jam belajar jadi efektif," tandas Retno.