Dukung Program Penanganan Banjir Pemkot Medan, DPRD Minta Jangan Rugikan Warga
Merdeka.com - Pemerintah Kota Medan terus melakukan sejumlah upaya untuk menangani masalah banjir yang terjadi di wilayahnya, termasuk pemasangan drainase di beberapa lokasi. Terkait program tersebut, anggota DPRD Kota Medan, Rudiyanto Simangunsong meminta kepada Pemkot Medan agar pembangunan drainase tersebut tidak merugikan warga setempat.
"Pada prinsipnya kita mendukung upaya Pemkot Medan menuntaskan masalah banjir, tapi kita tidak ingin program itu merugikan warga," ujar Rudiyanto dikutip dari Antara (10/1).
Dalam keterangannya, Pemkot Medan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi telah melaksanakan program drainase secara masif pada tahun 2022 lalu. Pembangunan drainase itu meliputi wilayah Jalan STM, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, dan Kota Medan.
Benahi 66 Titik Infrastuktur
Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, Pemkot setempat memiliki 66 titik pembangunan infrastruktur berupa pemasangan drainase beton "u-ditch" untuk mengatasi genangan banjir.
Rudiyanto mengungkapkan bahwa selama pembangunan infrastruktur drainase tersebut banyak mendapat keluhan dari masyarakat. Pasalnya banyak dari mereka yang tidak bisa menjalankan kegiatan ekonomi selama ada proyek drainase tersebut.
"Kita langsung menjumpai masyarakat di Jalan STM dan mereka mengaku sudah tiga bulan tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi saat proyek berjalan," ungkapnya.
Lakukan Pengawasan Ketat
Mendengar keluhan dari masyarakat yang aktivitas ekonominya terhenti akibat pembangunan drainase tersebut, Rudiyanto meminta pengawasan ketat dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Medan agar tidak terjadi kejadian serupa. Menurut Rudiyanto, pembangunan oleh Pemkot Medan seharusnya tidak menciptakan masalah baru.
Mirisnya, selama pembangunan tersebut, warga yang tinggal di sekitaran Jalan STM mengaku tidak bisa membuka usahanya selama proyek berlangsung, sehingga mereka sangat kebingungan mencari sumber keuangan untuk kebutuhan sehari-hari hingga biaya sekolah.
"Ada tiga kali kasus putus listrik karena alat berat proyek ini, dan warga membayar sendiri untuk perbaikan listrik tersebut," tambah Rudiyanto.
(mdk/adj)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca SelengkapnyaMarkas Gudbalkir Pusziad di Buduran dijadikan sebagai lokasi penampungan kendaraan curian di Sidoarjo, Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca SelengkapnyaBPBD melaporkan sejumlah wilayah terdampak banjir akibat hujan lebat yang mengguyur Ibu Kota semalam.
Baca SelengkapnyaKebutuhan makan para pengungsi yang berada di pedesaan cukup memprihatinkan lantaran ketiadaan dapur umum.
Baca SelengkapnyaLuas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.
Baca SelengkapnyaDPR akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari
Baca Selengkapnya