Yusril: UU Pilkada tak perlu diuji di MK

Merdeka.com - Hari ini Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi UU Pilkada yang diajukan oleh sejumlah pihak. Menurut pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, UU Pilkada tak perlu diuji materikan lagi oleh MK. Sebab, UU tersebut telah dicabut oleh Perppu yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu.

"Sebetulnya undang-undangnya tidak perlu diuji MK, karena sudah dibatalkan dengan Perppu. Jadi praktis yang berlaku saat ini sementara Perppu itu," ujar Yusril di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (13/10).

Yusril mengatakan, justru sebenarnya Perppu Pilkada yang diterbitkan SBY tergantung pada DPR. Apakah DPR dapat menerima Perppu itu atau tidak.

"Tergantung pada DPR apakah terima Perppu itu atau disahkan sebagai undang-undang atau tidak. Jadi kalau disahkan jadi undang-undang. Kalau ditolak praktis jadi kevakuman hukum, karena tidak ada aturan yang mengatur soal pilkada kalau Perppu itu ditolak oleh DPR," ujar Yusril.

Seperti diketahui, Presiden SBY beberapa waktu lalu mengeluarkan Perppu Pilkada dan Perppu Pemda untuk membatalkan UU Pilkada yang telah disahkan oleh DPR. Salah satu pasal yang paling disorot publik dalam UU Pilkada itu adalah soal perubahan pilkada langsung oleh rakyat kepada pilkada melalui DPRD.