Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Yorrys Raweyai, mengatakan, perdebatan kisruh yang terjadi di partai Golkar sudah berakhir, final, sah juga mengikat sejak Mahkamah Partai mengeluarkan putusan. Karenanya, dia menganggap gugatan hukuman yang dilakukan kubu Aburizal Bakrie (Ical) hanyalah akal-akalan saja.

"Kalau dari aspek legal, sidang kemarin sudah clear. Gugatan mereka bahwa SK itu dikeluarkan berdasarkan surat Mahkamah Partai, menurut mereka Mahkamah nggak ngeluarin putusan. Hanya rekomendasi, itu kan subtansi dari gugatan mereka," kata Yorrys di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (3/5).

Yorrys mengatakan, selama ini pihaknya sudah menghadirkan enam ahli dan terakhir permintaan mereka juga minta menghadirkan ketua Mahkamah partai sudah diundang.

"Pak Muladi membuat surat resmi di notaris dan dibacakan ketua pengadilan, bahwa surat Mahkamah Partai adalah keputusan dan ditandatangani empat majelis hakim, sah final dan mengikat," tuturnya.

Oleh karena itu, Yorrys juga mempertanyakan upaya kubu Ical mendatangkan ahli bahasa untuk menerjemahkan keputusan Mahkamah Partai pada sidang hari ini.

"Saya optimis majelis hakim masih independen dan integritasnya bisa dipertanggungjawabkan," tutupnya.

Pilkada serentak

Sementara itu, di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Zainudin Amali menegaskan, proses internal menghadapi pilkada serentak pada Desember mendatang terus berjalan. Misalnya penunjukan pelaksana tugas pimpinan Dewan Pimpinan Daerah.

"Mereka siap menjalankan penyaringan kepada daerah yang diputuskan dalam rapimnas beberapa waktu lalu," kata Zainudin.

Dia mengatakan, pihaknya juga sudah membuka pendaftaran bagi kepala daerah. Sebagai tolak ukur, pihaknya telah melibatkan beberapa lembaga survei.

"Kami sudah membuka pendaftaran bagi calon kepala daerah telah dibuka di setiap DPD. Pada tahap pendaftaran di penyelenggara pemilu, pada 8 Juni 2015, semua diharapkan sudah jalan semua dan diputuskan calon mana yang berhak untuk direkomendasikan ke KPUD," tuturnya.