Merdeka.com - Selain menggugat SK Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono, Golkar kubu Aburizal Bakrie juga melaporkan adanya pemalsuan surat mandat yang dibawa peserta munas di Ancol. Menanggapi hal itu, Menkum HAM Yasonna Laoly mengatakan, pemalsuan surat itu bukan urusan dia.

"Itu bukan urusan kita, itu dibuktikan saja di pengadilan. Kan mahkamah partai sudah memutuskan. Saya kan memutuskan berdasarkan undang-undang, mahkamah partai pasti memeriksa keabsahan dokumennya, pelaksanaan munasnya, pastilah," kata Yasonna dalam sebuah acara diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/4).

Politikus PDIP itu menegaskan, dia membuat SK pengesahan pengurus Golkar kubu Agung Laksono berdasarkan keputusan mahkamah partai. "Mahkamah partai kan, bukan saya yang memutuskan. Undang-undang Parpol pasal 32 ayat 5 mengatakan Putusan mahkamah Partai Politik bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan," papar Yasonna.

Yasonna menilai, konflik Golkar dapat diselesaikan jika kedua kubu mau duduk bersama menyelesaikan masalah.

"Idealnya kedua belah pihak duduk bersama-sama, sekarang pun masih memungkinkan lah. Idealnya duduk lagilah dua-dua ini agar semua bisa terselesaikan dengan baik," pungkasnya.