Merdeka.com - Posisi Wiranto sebagai Ketua Dewan Pembina Hanura dan Ketua Wantimpres Jokowi menjadi sorotan. Sebab dalam aturan, Wantimpres tak boleh merangkap jabatan di partai politik.

Namun Ketua DPP Hanura Benny Rhamdani menjelaskan polemik tersebut. Dia menegaskan, tidak ada jabatan Ketua Dewan Pembina yang ditempati Wiranto. Bahkan sejak awal, jabatan itu tak pernah tercatat di Kemenkum HAM.

Benny mengatakan, struktur kepengurusan Hanura yang diakui Kemenkum HAM saat ini merujuk pada Munas Solo 2015. Pada struktur tersebut, belum ada posisi dewan pembina.

Sebab, Wiranto jadi Ketua Dewan Pembina dari hasil Munaslub 2016. Oesman Sapta Odang (OSO) menjadi ketua umum. Namun, karena terjadi dualisme pada 2018, sehingga dikembali hasil Munas Hanura Solo. Dengan nama-nama baru yang telah dipimpin OSO.

"Jadi jangan tidak adanya pak Wiranto tidak adanya struktur dewan pembina disalahkan kepada kami. Karena Menkum HAM menyatakan yang diakui adalah AD/ART Munas Solo," ujar Benny di DPP Hanura, Jakarta, Senin (16/12).

Dia menjelaskan, posisi dewan pembina baru ada ketika Wiranto mundur sebagai ketua umum pada tahun 2016. Wiranto mundur lantaran ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menkopolhukam.

"Sejarahnya dewan pembina itu diusulkan oleh pak Wiranto setelah dirinya menjadi Menkopolhukam. Beliau tidak jadi ketum, beliau ingin dinaikan fungsinya yang dulu ketua umum jadi ketua dewan pembina dan itu diusulkan di Munas Bambu Apus," ujar Benny.

Munas Bambu Apus itu tidak diakui dalam SK Kemenkumham. Adapun Munas tersebut muncul saat ribut-ribut dualisme kepengurusan Hanura.

Benny menjelaskan, saat mengajukan restrukturisasi kepengurusan ke Kemenkumham, kembali mengacu pada Munas Solo.

"Memang AD/ART mengatakan tidak ada posisi dewan pembina, yang memang dulu tidak ada dewan pembina," ucapnya.

Benny mengatakan, tidak adanya Wiranto dalam kepengurusan Hanura bukan berarti tidak menghendaki keberadaan mantan Panglima ABRI itu. Sebab hal tersebut karena Kepengurusan Bambu Apus tidak diakui secara hukum. Soal kepengurusan tersebut tidak diakui, Benny meminta ditanyakan kepada orang-orang di lingkaran Wiranto dan Hanura kubu Daryatmo cs.

Benny menyebut, Wiranto tidak pernah berpihak kepada kubu OSO. Saat terjadi kisruh dualisme kepemimpinan, Wiranto, kata Benny berpihak kepada kubu Daryatmo dan Sudding.

"Justru saat dulu Hanura mengalami konflik beliau memberikan dukungan pada DPP ilegal yang dideklrasaikan di Ambhara yang dipimpin oleh Daryatmo-Sudding," kata dia.

Benny bahkan sampai menuding Wiranto memiliki kepribadian ganda. Sebab, di satu sisi Wiranto mengaku sebagai dewan pembina. Sementara, posisinya saat ini sebagai Wantimpres tidak memperbolehkan rangkap jabatan sebagai pengurus partai.

"Misalnya di satu sisi dia selalu mengklaim dirinya dewan pembina partai, tapi di sisi lain dia menerima jabatan sebagai ketua wantimpres yang UU terkait Wantimpres itu dilarang keras merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik," tegasnya.

Dalam Sertijab Wantimpres, Senin (16/12), Wiranto menegaskan dirinya tidak harus mengundurkan diri dari posisi Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, meski telah menjabat sebagai Wantimpres.

"Yang dilarang dalam undang-undang itu jika menjabat sebagai ketua umum atau sebutan lain, atau menjadi anggota badan pengurus harian. Selain itu diizinkan," kata Wiranto dikutip dari Antara.

Wiranto meminta tidak ada lagi komentar yang mendesak dirinya mengundurkan diri dari jabatan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura atas isu rangkap jabatan.

"Jadi jangan sampai ada komentar macam-macam, harus mundur," kata dia.

Dia menegaskan jika pun pada akhirnya dirinya memutuskan mundur, maka keputusan itu bukan atas dasar larangan undang-undang, melainkan adanya pertimbangan politik tertentu.