Merdeka.com - Presiden Jokowi menolak rencana DPR untuk merevisi UU KPK. Hal itu disampaikan saat menggelar rapat terbatas di Kantor Kepresidenan mengenai 'Strategi Nasional, Pencegahan, dan Pemberantasan Korupsi'.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPP Hanura Wiranto menegaskan, rencana revisi UU KPK kini tengah konsolidasi. Kata dia, upaya tersebut biarkan berjalan dan tak boleh diganggu.

"Sedang konsolidasi dan biar konsolidasi dulu dan jangan kasih permasalahan macem-macem dulu," ujar Wiranto saat menghadiri acara buka puasa bersama di DPP Nasdem, Jalan RP Soeroso, Gondangdia, Jakarta Pusat, (20/6).

Lanjut dia, ada pun maksud konsolidasi ini adalah untuk menentukan nasib revisi tersebut. Revisi UU KPK, tegas dia, harus mendapat kepercayaan dari masyarakat.

"Konsolidasi tentukan posisinya mendapat kepercayaan dari masyarakat kembali utuh dulu. Itu yang penting," tutup dia.

Sebelumnya, Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki menyatakan Presiden Joko Widodo kepada KPK, Polri dan Kejaksaan, Presiden Jokowi dengan tegas menolak usulan revisi Undang Undang KPK. Hal itu disampaikan saat menggelar rapat terbatas di Kantor Kepresidenan mengenai 'Strategi Nasional, Pencegahan, dan Pemberantasan Korupsi'.

"Pesan Bapak Presiden kepada kami bertiga Polri, Kejaksaan, KPK. Tapi yang jelas dikatakan Pak Presiden tidak ada keinginan dari pemerintah untuk melemahkan KPK. Untuk itu Presiden mengatakan usulan revisi Undang Undang KPK, Presiden menolak," kata Taufiequrachman Ruki di Istana, Jakarta, Jumat (19/6).

Menurutnya, ketegasan tersebut bakal menghilangkan kecurigaan antar-pimpinan di KPK. Lembaga anti-rasuah tersebut juga bakal merasa tak terbebani dengan kabar bakal dilemahkan.

"Itu membuat KPK lega, bebas tidak saling curigai," ucapnya.

Seperti diketahui, antara pemerintah dan DPR saling lempar bola mengenai siapa yang pertama kali menginisiasi revisi Undang Undang KPK. Sejumlah kalangan mengkritik keras rencana revisi tersebut karena dinilai bakal memperlemah pemberantasan korupsi.