Wasekjen Hanura tidak setuju menteri Jokowi lepas jabatan parpol
Merdeka.com - Wasekjen Hanura Kristiawanto tidak setuju dengan wacana Jokowi yang ingin menteri lepas jabatan partai politik. Menurut dia, bagaimanapun presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik.
Dia menjelaskan, ide Jokowi itu sebetulnya bagus namun tidak relevan diterapkan di negara yang menganut sistem demokrasi. Kristiawanto melihat, seharusnya tidak ada dikotomi parpol dan non parpol di negara demokrasi seperti Indonesia.
"Jadi menurut hemat saya, dikotomi menteri dari partai politik atau non partai politik tidak pas dan tidak relevan dalam sistem demokrasi modern di sebuah negara yang menganut yang menganut sistem seperti Indonesia saat ini," jelas Kristiawanto dalam pesan singkat, Selasa (12/8).
Karena itu, dia tak setuju dengan wacana Jokowi ini. Sebab, bukan soal parpol atau non parpol yang baik duduk di partai. Melainkan orang-orang yang profesional dan berintegritas yang penting dipilih.
"Yang terpenting menteri yang dipilih oleh Pak Jokowi yang perlu dikedepankan profesionalitas, integritas, maupun kredibilitas, yang paham persoalan bangsa dan mampu menyelesaikannya itu saya kira lebih tepat," tegas dia.
"Wacananya bagus tapi tidak pas dalam negara yang menganut sistem demokrasi modern ada sebuah dikotomi," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jawab Hasto, Komandan Kodim Gunungkidul: Tidak Ada Penurunan Bendera Partai
Di rute-rute yang dilewati oleh Jokowi masih terpasang bendera-bendera dari parpol.
Baca SelengkapnyaJokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Rencana Bertemu Ketum Parpol: Kalau Memang Tidak Perlu, Kenapa Harus Ketemu
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan akan bertemu ketua umum partai politik (parpol).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaJokowi Jawab Isu Menterinya Mundur dari Kabinet: Namanya Bulan Politik
Menurut Jokowi kabar bohong tersebut bersinggungan dengan tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaGibran Jawab Isu Dirinya dan Jokowi Bergabung ke Golkar
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons baik terkait kemungkinan Presiden Jokowi masuk ke partainya.
Baca SelengkapnyaRespons Cak Imin soal Hadi Tjahjanto Bakal Dilantik Jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR
Presiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.
Baca SelengkapnyaJokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca Selengkapnya