Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan usulan pemilihan Presiden lewat MPR harus didialogkan. Menurutnya, dialog antarpihak terkait diperlukan untuk mencari solusi terbaik.

"Didialogkan dulu mana yang lebih bagus. Kita sedang mencari yang bagus kalau nanti lebih bagus yang sekarang ya kita pertahankan. Tapi kalau ada alternatif yang lain yang bagus ya kita cari," kata Ma'ruf Amin di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Dia menyerahkan sepenuhnya kepada MPR mengenai usulan tersebut. "Jadi tidak statis dalam menyikapi satu persoalan itu juga kan dalam UUD 1945, berubah lagi, amandemen lagi, amandemen lagi. Sekarang sudah 4 kali mau amandemen lagi. Jadi dinamis berpikirnya mencari yang terbaik untuk bangsa ini," ungkap Ma'ruf.

PBNU Usul Pemilihan Presiden Kembali Ke MPR

Pimpinan MPR menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (27/11). Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet lakukan pertemuan tersebut membicarakan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

PBNU sepakat terkait hal tersebut merujuk pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PBNU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon pada 2012.

"Tentang pemilihan Presiden kembali MPR, itu keputusan munas NU di Kempek, Cirebon 2012. Kiai-kiai sepuh, waktu ada Kiai sahal pas mah hidup, Kiai Mustofa Bisri, menimbang mudharot dan manfaat, pilpres langsung itu hight cost, terutama cost sosial," kata Said Aqil di usai melakukan pertemuan bersama Bamsoet di Kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).

Dia menjelaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada MPR apakah akan dilakukan terbatas atau menyeluruh. Namun dia menjelaskan amandemen 1945 adalah sebuah keharusan.

"Bahwa amandemen sudah keharusan, ada amandemen 1945 soal terbatas dan menyeluruh kita kembalikan ke MPR," kata Said.