Merdeka.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak dapat memuaskan semua pihak. Dia juga mengatakan, seluruh isu yang ada di KUHP merupakan kontrovesi.

"Tidak mungkin kita akan memuaskan semua pihak ya karena setiap isu di dalam RKUHP itu pasti penuh dengan kontroversi," kata Edward kepada wartawan.

Meskipun demikian, dia yakin DPR dan pemerintah telah mengakomodasi seluruh pihak sehingga aspirasinya termuat dalam rancangan undang-undang tersebut.

"Tetapi yakin lah bahwa kami mencoba mengakomodasi berbagi pihak dan itu tertuang baik di dalam batang tubuh maupun penjelasan," tambah Edward.

Edward juga mengatakan, pihak-pihak yang keberatan dengan RKHUP ini dapat menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau ada warga, masyarakat yang merasa hak konstitusional dilanggar, pintu Mahkamah Konstitusi terbuka lebar-lebar untuk itu dan di situ kah kita melakukan perdebatan hukum yang elegan," kata Edward.

Tidak hanya itu, Edward menegaskan bahwa pihaknya yakin menang jika RKHUP diuji. Sebab, RKUHP telah disusun melalui argumentasi yang kuat antara pemerintah dan DPR.

"Saya ingin menegaskan, pemerintah dan DPR punya argumentasi teoritik yang sangat kuat. Oleh karena itu, saya berulang kali mengatakan bahwa substansi KUHP itu sangat solid dan kami siap mempertanggungjawabkan itu apabila diuji dan kami yakin kami pasti menang," kata Edward.

Adapun DPR RI dan pemerintah telah menyetujui draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam pengambilan keputusan tingkat pertama. Selanjutnya, draf RKUHP segera disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna mendatang.

Pengambilan keputusan tingkat pertama digelar dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir. Sementara dari pemerintah diwakili oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharief Hiariej.

"Kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan pemerintah apakah naskah RUU KUHP dapat dilanjutkan di tingkat kedua yaitu pengambilan keputusan RUU KUHP yang dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI terdekat. Apakah dapat disetujui?" ujar Adies meminta persetujuan.

"Setuju," jawab seluruh anggota DPR dan perwakilan pemerintah yang hadir.

Kemudian, perwakilan masing-masing fraksi dan pemerintah melakukan penandatanganan persetujuan RKUHP.

Dalam pengambilan keputusan, seluruh fraksi di DPR setuju agar RKUHP untuk disahkan dalam pengambilan keputusan tingkat kedua di rapat paripurna.

Seluruh fraksi di DPR yaitu, PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, Demokrat, PKS, PAN dan PPP menyetujui RKUHP untuk disahkan. Namun dua fraksi yaitu NasDem dan PKS memberikan sejumlah catatan terhadap RKUHP.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharief Hiariej mengapresiasi DPR yang telah bekerjasama dalam merampungkan RKUHP.