Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakal mengeluarkan Perppu pengganti UU Pilkada. Padahal dalam Paripurna DPR pengesahan RUU Pilkada lalu, pemerintah yang diwakili Mendagri Gamawan Fauzi menerima UU Pilkada.

Wamenkum HAM Denny Indrayana mengatakan Perppu pengganti UU Pilkada adalah plan B dari SBY.

"Kemarin 20 ayat 2, ada persetujuan bersama atau gak, kata MK menteri sudah memberikan persetujuan bersama. Terus presiden ke plan B, Perppu. Plan B nya itu Perppu kan," kata Denny di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (30/9).

Menurutnya, Perppu adalah kewenangan konstitusional presiden. "Kalau presiden mengeluarkan Perppu, ada kegentingan memaksa, itu subjektif presiden. DPR akan menilai objektivitasnya pada saat diminta persetujuan. Sudah. Itu hampir sama hak prerogatif lah," katanya.

Sementara soal usul Yusril Ihza Mahendra agar SBY tak meneken UU Pilkada, menurutnya, jika tak ditandatangani UU Pilkada akan tetap berlaku. SBY menginginkan agar pilkada dilaksanakan secara langsung namun dengan sejumlah perbaikan.

"Presiden tidak ingin Pilkada tidak langsung. Langsung aja, enggak. Tapi langsung dengan perbaikan."

"Karena beliau sudah ikutin sejak 2004, sudah berapa tahun ini, langsung saja itu juga tidak. Harus dengan perbaikan. Tapi kalau tidak langsung saja, beliau tidak setuju. Memahami juga keinginan rakyat. Kalau 20 ayat 5, kalau tidak tandatangan saja, berlaku tidak langsung. Gak bisa dong UUD 45 ditinggalkan. Presiden kan konstitusional. Taat azas. Setelah 30 hari kalau presiden tidak tandatangan, ya berlaku. Gak bisa ada silat lidah jurus macam-macam," katanya.