Walk out, Demokrat beralasan tak dapat dukungan dari fraksi lain

Merdeka.com - Ketua Harian DPP Demokrat, Syarief Hasan sebut aksi 'walk out' Partai Demokrat dalam sidang paripurna DPR pengesahan RUU Pilkada Jumat pekan lalu, karena tidak mendapat dukungan dari partai lain. Utamanya, soal 10 syarat perbaikan pilkada langsung untuk menjadi opsi ketiga.

"Secara tegas kami nyatakan memilih pilkada langsung dengan 10 perbaikan, yang terjadi kami tidak dapat dukungan dari mana pun," kata Syarief kepada wartawan di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin (29/9).

Syarief pun menampik adanya tudingan yang mengatakan langkah walk out Partai Demokrat bertujuan memuluskan opsi pilkada via DPRD. Dia berdalih Partai Demokrat sudah memperjuangkan pilkada langsung oleh rakyat.

Menurutnya, 10 syarat perbaikan yang diajukan Partai Demokrat merupakan upaya memperbaiki sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Hal itu dilakukan guna memperoleh pemimpin yang lebih baik ke depannya.

"Fraksi Demokrat saat paripurna di DPR RI sudah berjuang keras meloloskan pilkada secara langsung dengan catatan 10 perbaikan. Dengan tujuan mendapatkan pemimpin yang berkualitas, namun perjuangan Partai Demokrat tidak dapat diterima," ujarnya.

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat DPR memilih meninggalkan (walk out) ruang sidang paripurna DPR pengesahan RUU Pilkada. Sikap ini diambil karena fraksi partai penguasa itu merasa opsinya soal pilkada langsung dengan 10 syarat tidak diakomodir dalam hasil lobi antar-pimpinan fraksi.

"Dengan tidak diakomodirnya opsi kami pilkada langsung dengan 10 syarat mutlak, maka perkenankan kami bersikap netral dan perkenankan kami untuk meninggalkan ruang rapat," ujar Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPR, Benny K Harman, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9) pukul 00.25 Wib.

Setelah memutuskan walk out, satu per satu para anggota Fraksi Partai Demokrat meninggalkan kursinya. Dengan demikian, 148 anggota partai besutan SBY itu, minus 6 orang yang tetap di dalam, tidak mengikuti voting dengan dua opsi: pilkada langsung atau melalui DPRD.