Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa mendukung penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) baru Pilkada yang akan mengatur penyelenggaraan di tengah pandemi. Jika waktu untuk mengeluarkan Perppu itu mencukupi dan pemerintah juga menyanggupi.

Hal itu menanggapi usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar Perppu baru dikeluarkan untuk mengubah UU Pilkada. Dengan menyesuaikan tahapan saat digelar dalam kondisi pandemi.

"Komisi II mendukung selama waktunya memadai dan pemerintah bersedia mengeluarkan Perppu," ujar Saan saat dihubungi, Minggu (20/9).

Komisi II akan mendukung Perppu tersebut dikeluarkan selama orientasinya memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat pandemi Covid-19.

"Karena dalam konteks di tengah pandemi ini jadi fokus utama kita adalah menjaga keselamatan bersama kesehatan bersama," kata politikus Nasdem ini.

Saan menyarankan tahapan kampanye yang berpotensi terjadi pelanggaran protokol Covid-19 dan membuat kerumunan, agar dihapuskan. Misalnya konser dan pasar dalam tahapan kampanye sebaiknya dihilangkan.

Dia juga menyarankan pengaturan pemungutan suara dilakukan secara keliling sebagai antisipasi jika pada 9 Desember mendatang belum ada tanda penurunan.

"Artinya antisipasi terhadap perkembangan Covid-19 itu harus tetap diperlukan dengan berbagai alternatif dalam tahapan pilkada," kata Saan.

Namun, KPU bisa melakukan revisi terhadap Peraturan KPU mengenai teknis tahapan Pilkada. Revisi PKPU dinilai lebih memungkinkan dari segi waktu dibanding harus mengeluarkan Perppu yang membutuhkan waktu cukup panjang.

"Lebih gampang revisi PKPU ketimbang Perppu, nanti harus diundangkan dibahas diparipurnakan tapi kalau misal merevisi PKPU jauh lebih mungkin dari segi waktu," kata dia.