Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wacana Pansus Pilpres, ketua DPR sebut pileg juga sadis

Wacana Pansus Pilpres, ketua DPR sebut pileg juga sadis Marzuki Alie diperiksa KPK. ©2013 Merdeka.com/M. Luthfi Rahman

Merdeka.com - Komisi II DPR berencana akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pilpres karena menilai penyelenggaraan Pilpres 2014 banyak kejanggalan. Namun tak hanya pilpres, pemilu legislatif (pileg) disebut juga lebih sadis daripada pilpres.

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, persoalan pileg tak bisa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi ( MK ). Sebab, waktu yang diberikan untuk menyelesaikan sengketa sangat terbatas.

"Pemilu legislatif lebih sadis dari pilpres, dengan alasan waktu yang terbatas, rasa keadilan tidak bisa dipenuhi oleh MK . MK harus memberi ruang yang besar untuk membuka fakta adanya kecurangan agar rasa keadilan bagi si pencari keadilan bisa ditegakkan," ujar Marzuki dalam pesan singkat, Rabu (23/7).

Marzuki menyerahkan wacana Pansus Pilpres ini kepada Fraksi-Fraksi di DPR . Jika mayoritas fraksi bersedia, maka Pansus Pilpres bakal terbentuk.

"Persoalan Pansus diserahkan saja kepada kehendak fraksi masing-masing," tegas Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Kendati begitu, dia melihat bahwa tidak hanya pilpres yang harusnya dibuat Pansus, melainkan juga pileg. Karena dia melihat penyelenggaraan pileg lebih brutal.

"Saya tertarik dengan penjelasan Komisioner KPU bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sudah diselesaikan oleh DKPP dengan banyaknya Penyelenggara Pemilu yang dipecat. Tapi pemecatan Penyelenggara Pemilu tidak merubah hasil Pemilu Legislatif yang brutal. Artinya hasil pileg yang brutal tidak bisa diluruskan oleh MK walaupun DKPP membuktikannya dengan pemecatan," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa mengendus adanya beragam kecurangan yang terjadi dalam perhelatan Pilpres 2014. Karena itu, dia mewacanakan pembentukan Panitia Khusus Pilpres jilid II untuk mengungkap kecurangan tersebut.

"Seharusnya KPU bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi laporan kecurangan dan keberatan yang disampaikan Tim Prabowo - Hatta. Jadi, kita akan bentuk Pansus Pilpres Jilid II secepatnya, karena memang banyak kejanggalan yang terjadi," kata Agun dalam pesan singkat, Selasa (22/7).

Selain itu, lanjut dia, Komisi II DPR juga akan memanggil KPU untuk mengklarifikasi kejanggalan-kejanggalan yang terjadi selama pilpres. Begitu juga sikap KPU yang dinilai mengacuhkan rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta untuk mengkroscek temuan kejanggalan di 5.802 TPS Jakarta.

"Kenapa KPU tidak merespons semua temuan pelanggaran pemilu dan kecurangan yang terjadi di daerah. Harusnya semua persoalan itu diselesaikan dulu oleh KPU , tidak perlu memaksakan rekapitulasi suaranya harus selesai 22 Juli 2014. Karena ini menyangkut kepentingan negara, KPU jangan seperti mengejar setoran," kata dia.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya
Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya

Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya

Tidak cukup waktu untuk melakukan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI

Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI

Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.

Baca Selengkapnya
PSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004

PSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004

Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya