Wacana Kembalikan GBHN, Akbar Tanjung Khawatir Bangkitnya Otoritarianisme
Merdeka.com - Mantan Ketua DPR Akbar Tanjung mengkhawatirkan bangkitnya otoritarianisme karena wacana dikembalikannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Nanti MPR menjadi lembaga tinggi negara. Dikhawatirkan presiden nanti dipilih oleh MPR sehingga rakyat tidak bisa menggunakan hak pilih mereka," kata Akbar Tanjung di Hotel Sofyan, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019).
Kekhawatiran ini menurut Akbar berangkat dari cermin masa lalu di era Orde Baru yang mana GBHN menjadikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara. Konsekuensinya, maka presiden dipilih oleh MPR dan pertanggungjawaban presiden terhadap MPR bukan rakyat.
Menurut politikus senior Golkar itu, jika memang GBHN diperlukan untuk dihidupkan lagi, maka dilakukan dengan mengubah pasal di Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Konstitusi tersebut harus disertai penjelasan kepada publik mengenai alasan dan kepentingannya.
Akbar melihat bahwa ada beberapa ketetapan MPR RI yang telah menjiwai GBHN. Ia mencontohkan keberadaan TAP MPR XI 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas KKN. Dalam TAP MPR tersebut, menurut Akbar sudah menjiwai haluan negara Indonesia.
"Kemudian yang kedua TAP MPR Nomor 7 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ini kan penting, mengacu pada Undang-Undang 1945 juga," katanya.
"TAP MPR Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional coba kan ini kan TAP MPR," lanjutnya.
Dan beberapa TAP MPR lain yang menurut Akbar merupakan ruh dari GBHN namun bukan dalam bentuk GBHN, melainkan TAP MPR. Oleh karenanya, bagi Akbar tidak perlu lagi pemerintah menyebutkan haluan negara secara formal karena ruhnya sudah ada di beberapa ketetapan MPR yang disebutkan.
"Kalau subtansinya (sudah ada di TAP MPR) dan menurut saya yang paling penting itu substansinya," ujarnya.
Reporter: Yopi Makdori
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar soal Jokowi Naikkan Tunjangan Bawaslu Jelang Pencoblosan: Mudah-Mudahan Bukan Godaan atau Suap
Ganjar Pranowo merespons keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikan tunjungan pegawai Bawaslu
Baca Selengkapnya6 Orang Jadi Tersangka Penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud, Ganjar: Oknumnya Tak Boleh Semena-Mena
Ganjar Pranowo memuji gerak cepat Panglima TNI Agus Subiyanto dalam menangani kasus penganiayaan relawannya.
Baca SelengkapnyaGanjar Minta Relawan & Pendukungnya Tak Takut Tekanan & Intimidasi Jelang Pemilu: Kita Punya Kebebasan!
Ganjar juga berpesan pada relawan di Manggarai NTT agar terus menemui masyarakat dan meminta datang ke TPS pada 14 Februari nanti dan mecoblos nomor 3.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
TPN Ganjar Kritik Penghargaan Jenderal Bintang 4 Prabowo: Sulit Dibantah Dukungan Jokowi di Pilpres 2024
Deputi Inklusi TPN Ganjar-Mahfud Jaleswari Pramodhawardani menyoroti penghargaan pangkat Jenderal 4 untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPresiden Diklaim Buntuti Kampanye Ganjar, TPN: Enggak Lah, Pak Jokowi Sayang Mas Ganjar
Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Muhammad Zainul Majdi atau TGB justru menganggap Jokowi sayang dengan Ganjar.
Baca SelengkapnyaDeklarasi Dukungan Terus Terjadi, TKN Nilai Prabowo Dianggap Paling Tepat Lanjutkan Jokowi
Pihaknya mengajak seluruh pendukung Prabowo-Gibran untuk merapatkan barisan.
Baca SelengkapnyaTPN Ungkap Aksi Ganjar Menginap di Rumah Warga Bukan Gimik: Ingin Dengar Suara Rakyat dari Dekat
Calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo kerap bermalam di rumah warga saat kampanye di berbagai daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaGanjar: Saya Tebak Pak Jokowi Pasti Pilih Nomor 2
Ganjar menilai Presiden Jokowi akan memilih pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumingraka.
Baca Selengkapnya