Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Usul Pansus Jiwasraya, Demokrat Curiga Duit Korupsi Buat Pemilu

Usul Pansus Jiwasraya, Demokrat Curiga Duit Korupsi Buat Pemilu Demokrat dan PKS Usulkan Pansus Jiwasraya. ©2020 Liputan6.com/JohanTallo

Merdeka.com - Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS resmi menyerahkan usulan pembentukan Panitia Khusus atau Pansus Jiwasraya ke pimpinan DPR RI, Selasa (4/2). Usulan diterima oleh Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin.

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman mengatakan, pembentukan Pansus guna mengusut larinya dana hasil korupsi dalam tubuh perusahaan pelat merah itu.

"(Kami) Mencium kasus kriminal ini Jiwasraya ini ada nuansa politik di dalamnya. Kita tidak hanya menyoalkan berapa dana yang telah dimanipulasi di dalam kasus Jiwasraya, tetapi kami juga ingin menggali lebih lanjut lebih dalam dana ini sebetulnya dulu dipakai untuk apa saja," ujar anggota dewan Dapil Nusa Tenggara Timur I itu di Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2).

Menurut Benny, hasrat partainya untuk membuka tabir kasus Jiwasraya bukan hanya semata-mata karena demi mengembalikan dana nasabah. Melainkan ingin mencari tahu buat apa dana tersebut digunakan.

"Kita ingin melacak lebih jauh, dana ini dulu sebetulnya dipakai untuk apa. Kami mencium ada proses kejahatan ada proses untuk melakukan pembajakan di kasus Jiwasraya ini, mendapatkan uang begitu banyak dengan modus yang begitu canggih ya yang tadi disebut organized crime, tentu dengan maksud-maksud tertentu," beber dia.

Menyangkut ada kaitannya dengan pihak Istana atau tidak, Benny mengaku akan digali lebih dalam pada saat proses penyelidikan.

"Kasus Jiwasraya ini bukan kasus kriminal biasa, bukan kasus korupsi biasa, kalau hanya kasus itu, ini ada korupsi biasa maka sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum kepolisian kejaksaan dan KPK," jelas dia.

Benny menyakini jika kasus ini tidak diungkap, maka akan muncul spekulasi bahwa dana tersebut digunakan untuk Pemilu 2019 lalu.

"Wah ini dulu dipakai untuk pemilu lah, macam-macam, kalau tidak ada kejelasan. Kita mau membuat jelas apa ini yang terjadi supaya tidak ada spekulasi dan prasangka-prasangka politik yang tidak produktif untuk bangsa dan negara," tandasnya.

Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Periksa Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terkait Kasus Pencucian Uang

KPK Periksa Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terkait Kasus Pencucian Uang

Azis Syamsuddin merupakan mantan terpidana kasus korupsi.

Baca Selengkapnya
Jadi Tersangka Politik Uang, Ini Respons Caleg DPR RI dari Partai Demokrat

Jadi Tersangka Politik Uang, Ini Respons Caleg DPR RI dari Partai Demokrat

Caleg DPR RI dari Partai Demokrat, Syarifuddin Dg Punna buka suara setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR RI Naik Penyidikan, KPK Bidik Sekjen DPR?

Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR RI Naik Penyidikan, KPK Bidik Sekjen DPR?

Indra diduga diperiksa berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi.

Baca Selengkapnya
DPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman

DPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek menyelesaikan kasus TPPO Mahasiswa magang ke Jerman.

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.

Baca Selengkapnya