Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Usai rapat konsultasi, DPR sebut pemerintah salah soal Freeport

Usai rapat konsultasi, DPR sebut pemerintah salah soal Freeport PT Freeport. ©Reuters

Merdeka.com - Ketua DPR Setya Novanto rapat konsultasi dengan pemerintah salah satunya membahas persoalan perpanjangan kontrak Freeport. Soal pembangunan smelter Freeport pun tidak luput dari pengkajian.

"Soal Freeport pertama itu tentu menyalahi aturan undang-undang dan tentu masalah Freeport kita sudah minta kepada Menteri ESDM melalui presiden supaya ini betul-betul dilihat dan dikaji. Kedua smelter ini juga harus dilaksanakan dan kita juga sudah menyampaikan kepada pihak-pihak bahwa nanti komisi VII bisa membuat panja," kata Setya di gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (3/2).

Menurut Setya, selama ini kontribusi Freeport kepada Indonesia kurang. Oleh karena itu perlu untuk dilakukan evaluasi mendalam. "Evaluasi masalah Freeport ini yang penting adalah kontribusi Freeport kepada pemerintah. Saya rasa perlu dievaluasi benar," tegasnya.

Terkait soal revisi UU Pilkada, DPR akan memprioritaskan masuk dalam Program Legislasi Nasional. Revisi ini penting sebagai payung hukum penyelenggaraan pilkada serentak.

"Ketiga masalah Perppu (Undang Undang Pilkada), saya tentunya apresiasi presiden karena sudah ditandatangani untuk diberikan kepada pimpinan DPR. Nanti akan dilanjutkan di dalam penyesuaian-penyesuaian daripada putusan Perppu yaitu perbaikan-perbaikan yang dilaksanakan komisi II," pungkas dia.

Pimpinan DPR sejak siang tadi menggelar rapat konsultasi dengan empat Menko yang ada di Kabinet Kerja. Mereka adalah Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil serta Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Pajak Hiburan Diprotes Pengusaha Diskotek dan Spa, Presiden Jokowi Ambil Langkah Begini

Pajak Hiburan Diprotes Pengusaha Diskotek dan Spa, Presiden Jokowi Ambil Langkah Begini

Surat edaran pajak hiburan tersebut nantinya akan mengatur pemberian insentif insentif dalam bentuk pajak penghasilan badan (PPh Badan) sebesar 10 persen.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Komisi VI DPR RI Apresiasi Kesiapan Pertamina Hadapi Lebaran 2024

Komisi VI DPR RI Apresiasi Kesiapan Pertamina Hadapi Lebaran 2024

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji.

Baca Selengkapnya
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya