Merdeka.com - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyesalkan Capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) yang kerap mempolitisasi program dana desa. Sebab menurut Prabowo, dana desa itu sesui amanat undang-undang sebelum Jokowi menjadi presiden.

"Jadi dalam kesempatan ini sebagai penutup untuk keterangan bahwa undang-undang desa sebetulnya sudah ada sebelum bapak presiden karena salah satu inisiatornya saya sendiri dan alhamdulillah sudah digolkan dan itu tidak perlu dipolitisasi karena itu adalah hak rakyat," kata Prabowo saat membacakan penutup debat pamungkas Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4).

Prabowo juga mempertanyakan klaim pemerintah selama ini terkait penguasaan saham Freeport hingga 51 persen. Padahal, Prabowo mengaku mendapat laporan dari Freeport bahwa masih mendapatkan keuntungan 82 persen.

"Dan juga dengan klaim bahwa Freeport keberhasilan Indonesia, saya ingin mempertanyakan karena menguasai 51 persen tetapi pihak sana sudah melaporkan keuntungan 82 persen. Tetapi memang kita mau selesai kampanye ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang mendukung kami, para ulama, partai koalisi adil makmur, para kiai yang telah menguatkan fakta integritas bersama ijtima ulama, relawan, emak-emak yang memberikan uang, para nelayan, para buruh, para tukang ojek, tenaga medis dan anak muda di mana pun berada, Prabowo-Sandi akan menjawab itu semua," kata Prabowo.

Sementara Cawapres Sandiaga menjanjikan tak akan mengambil gaji apabila memenangi Pilpres 2019. Sandiaga mengatakan, gaji yang seharusnya diterimanya dengan Prabowo selayaknya diberikan kepada sejumlah pihak.

"Kami berkomitmen tidak mengambil gaji serupiah pun," kata Sandiaga.

Sandiaga juga kembali berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang bersih dan kuat. Dia pun mengingatkan pada 17 April mendatang untuk mencoblos Prabowo-Sandiaga.

"17 April mari kita ke TPS. Kita Tusuk Prabowo-Sandiaga (TPS)," kata Sandiaga.