Merdeka.com - Perebutan kursi ketua MPR belum menemui titik cerah. Golkar, Gerindra dan PKB tetap ngotot berhak mendapatkan jabatan tersebut. Teranyar, Gerindra ingin dapat kursi ketua MPR untuk merealisasikan upaya rekonsiliasi pasca Pilpres 2019.

Golkar menolak usulan Gerindra. Partai pimpinan Airlangga Hartarto itu tetap meyakini kursi Ketua MPR adalah jatah parpol dengan suara terbanyak kedua di DPR.

"Kursi Ketua MPR RI itu logisnya diduduki Partai pemenang kedua perolehan kursi di DPR RI yang diduduki Partai Golkar. Kalau Gerindra mau menduduki kursi itu belum sama sekali dibicarakan dalam koalisi kami," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily saat dihubungi merdeka.com, Jumat (19/7).

Menurutnya, meski Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah melakukan rekonsiliasi dengan presiden terpilih yang diusung Golkar yakni Joko Widodo (Jokowi), bukan berarti bisa diartikan sebagai pembahasan bagi-bagi kursi. Kata Ace, pembagian kursi harus dibahas lebih lanjut dengan partai-partai koalisi pendukung Jokowi terlebih dahulu.

"Kalaupun membahas itu, seharusnya dibicarakan bersama dengan di dalam KIK (Koalisi Indonesia Kerja)," ungkapnya.

Tambahnya, KIK juga terbuka untuk membuka komunikasi dengan semua partai, termasuk oposisi untuk membahas komposisi kursi pimpinan MPR. Namun, Golkar akan lebih intensif membangun komunikasi soal pimpinan MPR dengan partai pendukung Jokowi.

"Partai Golkar sendiri akan memprioritaskan kepada koalisi Indonesia Kerja untuk lebih mensolidkan dukungan Ketua MPR RI untuk Partai Golkar," ucapnya.

Sebelumnya, Gerindra membuka diri untuk melakukan rekonsiliasi pasca Pilpres 2019. Salah satu yang paling masuk akal untuk merealisasikan semangat itu, yakni Gerindra meminta jatah kursi Ketua MPR.

Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mujahid mengatakan, hal itu sesuai dengan semangat pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

"Dengan semangat tersebut maka komposisi terbaik adalah Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDIP, Presiden, Ir Joko Widodo," kata Sodik dalam keterangan tertulisnya yang diterima merdeka.com, Jumat (19/7).