Tolak mundur jadi anggota DPRD, kader PBR ajukan gugatan ke MA

Reporter : Baiquni | Jumat, 26 April 2013 15:47




Tolak mundur jadi anggota DPRD, kader PBR ajukan gugatan ke MA
Gedung Mahkamah Agung. Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mewajibkan anggota DPRD dari partai bukan peserta pemilu untuk mundur jika ingin mendaftarkan diri menjadi calon legislatif dipermasalahkan oleh tiga orang kader Partai Bintang Reformasi (PBR).

Tiga orang kader yang juga anggota legislatif ini yaitu, Sabrawijaya, Khotib, serta Purtasan Ali Yusuf kemudian mengajukan permohonan uji materi Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j, dan huruf k PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ke Mahkamah Agung (MA).

"Ini kami ajukan PKPU. Intinya, KPU sudah melewati wewenang yang diberikan oleh Undang-undang (UU)," ujar kuasa hukum pemohon, Derta Rahmanto, usai mendaftarkan permohonan di Gedung MA, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (26/4).

Derta mengatakan, peraturan ini dipakai KPU untuk menambah wewenang yang sebelumnya tidak diatur dalam UU. "Aturan ini sifatnya tertutup untuk menambah kewenangan atau memperluas kewenangan, kok bisa KPU berani melakukan itu? Juga mengambil diskresi partai politik untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW)," kata dia.

Selanjutnya, terang Derta, seharusnya KPU tidak menerbitkan peraturan ini. Menurut dia, peraturan ini tidak memberikan kepastian hukum bagi anggota legislatif yang ingin menyelesaikan tanggung jawabnya dengan partai sebelumnya yaitu merampungkan masa jabatan sebagai anggota legislatif sesuai ketentuan yakni lima tahun.

"Ketentuan Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2 PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tidak memberikan pengayoman, keadilan dan ketertiban serta telah menimbulkan ketidakpastian hukum," ungkap Derta.

Lebih lanjut, Derta menambahkan, pemohon meminta MA membatalkan pasal yang dimaksud. "Pasal tersebut harus dinyatakan tidak sah, cacat hukum, sehingga tidak dapat diakui keberadaannya dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat," pungkas dia.

Para pemohon ini adalah merupakan anggota legislatif daerah yang masih aktif. Sabrawijaya adalah anggota DPRD Provinsi Banten, Khotib adalah anggota DPRD Kabupaten Serang, serta Purtasan Ali Yusuf yang merupakan anggota DPRD Kota Serang.

[did]
Kunjungi portal hao123 untuk akses internet aman dan nyaman

KUMPULAN BERITA
# Pemilu 2014

JANGAN LEWATKAN BERITA
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup
Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya







Komentar Anda


Be Smart, Read More
Back to the top

Today #mTAG
LATEST UPDATE
  • Kuli panggul Priok kesal napi korupsi bisa S2 di penjara
  • JK usul potong jam kerja, Ahok minta tak remehkan perempuan
  • Tahun depan PT PP incar laba bersih Rp 730 miliar
  • Hotel mewah untuk kucing dibanderol Rp 4,7 juta per minggu
  • Ditolak sana-sini, Ahok tetap larang motor masuk Jl MH Thamrin
  • Jessica Iskandar berharap Ludwig mau mengakui pernikahan mereka
  • Gara-gara tas berisi lipstik, penjambret bonyok diamuk massa
  • Gelar Munas Januari, Agung Laksono tak gubris kritikan kubu Ical
  • Menkum HAM sepakat libatkan DPD dalam revisi UU MD3
  • Suka memuji, Simon Cowell terpikat pada Cheryl Cole?
  • SHOW MORE