Merdeka.com tersedia di Google Play


Tolak mundur jadi anggota DPRD, kader PBR ajukan gugatan ke MA

Reporter : Baiquni | Jumat, 26 April 2013 15:47


Tolak mundur jadi anggota DPRD, kader PBR ajukan gugatan ke MA
Gedung Mahkamah Agung. Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mewajibkan anggota DPRD dari partai bukan peserta pemilu untuk mundur jika ingin mendaftarkan diri menjadi calon legislatif dipermasalahkan oleh tiga orang kader Partai Bintang Reformasi (PBR).

Tiga orang kader yang juga anggota legislatif ini yaitu, Sabrawijaya, Khotib, serta Purtasan Ali Yusuf kemudian mengajukan permohonan uji materi Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j, dan huruf k PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ke Mahkamah Agung (MA).

"Ini kami ajukan PKPU. Intinya, KPU sudah melewati wewenang yang diberikan oleh Undang-undang (UU)," ujar kuasa hukum pemohon, Derta Rahmanto, usai mendaftarkan permohonan di Gedung MA, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (26/4).

Derta mengatakan, peraturan ini dipakai KPU untuk menambah wewenang yang sebelumnya tidak diatur dalam UU. "Aturan ini sifatnya tertutup untuk menambah kewenangan atau memperluas kewenangan, kok bisa KPU berani melakukan itu? Juga mengambil diskresi partai politik untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW)," kata dia.

Selanjutnya, terang Derta, seharusnya KPU tidak menerbitkan peraturan ini. Menurut dia, peraturan ini tidak memberikan kepastian hukum bagi anggota legislatif yang ingin menyelesaikan tanggung jawabnya dengan partai sebelumnya yaitu merampungkan masa jabatan sebagai anggota legislatif sesuai ketentuan yakni lima tahun.

"Ketentuan Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2 PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tidak memberikan pengayoman, keadilan dan ketertiban serta telah menimbulkan ketidakpastian hukum," ungkap Derta.

Lebih lanjut, Derta menambahkan, pemohon meminta MA membatalkan pasal yang dimaksud. "Pasal tersebut harus dinyatakan tidak sah, cacat hukum, sehingga tidak dapat diakui keberadaannya dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat," pungkas dia.

Para pemohon ini adalah merupakan anggota legislatif daerah yang masih aktif. Sabrawijaya adalah anggota DPRD Provinsi Banten, Khotib adalah anggota DPRD Kabupaten Serang, serta Purtasan Ali Yusuf yang merupakan anggota DPRD Kota Serang.

[did]

KUMPULAN BERITA
# Pemilu 2014

Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya


JANGAN LEWATKAN BERITA FOLLOW MERDEKA.COM
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Pemilu 2014, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Pemilu 2014.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup






Komentar Anda


Smart people share this
Back to the top

Today #mTAG SPOTLIGHT iREPORTER TOP 10 NEWS
Most Viewed Editors' Pick Most Comments

TRENDING ON MERDEKA.COM

LATEST UPDATE
  • Gempa 5,6 SR guncang Gunung Kidul
  • Sekjen baru sebut pergantian posisi buat PPP makin solid
  • Romi nilai kisruh PPP hanya mal administrasi
  • Hendak teror turis Israel, Thailand tangkap anggota Hizbullah
  • Mengintip pesona Kota Palu, dari bukit hingga pantai
  • Ada tanda tangan SDA, surat pemecatan 4 DPW PPP dianggap sah
  • Susah tidur? Lakukan 5 cara mudah ini!
  • Romi: Koalisi dengan Gerindra masih bisa dievaluasi
  • Jumat Agung, Merak dipadati mobil dan sepeda motor
  • Ini cerita napi LP Pemuda Tangerang yang terlibat bentrok
  • SHOW MORE