Tolak Koalisi Dibubarkan, TKN Sebut Kubu-kubuan di Pilpres Tergantung Elite Politik
Merdeka.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menilai usulan pembubaran dua kubu koalisi tidak perlu dilakukan. Dia menilai masyarakat kini telah kembali bersatu tanpa ada kubu-kubuan pasca-Pilpres 2019.
"Kalau alasannya agar masyarakat tidak ada kubu-kubuan di akar rumput, itu tergantung elite politiknya. Sejauh ini masyarakat sudah menganggap selesai kok dengan Pilpres," kata Ace saat dikonfirmasi merdeka.com, Minggu (9/6).
Menurutnya, saat ini para elite politik sendiri yang belum bisa menerima kekalahan Pilpres 2019 dengan baik. Bahkan, kata dia, ada elite yang lantas memprovokasi rakyatnya.
"Yang belum siap justru para elitenya yang memprovokasi untuk tidak menerima hasil Pilpres dan tidak siap kalah," ucapnya.
Oleh sebab itu, dia menegaskan menolak usulan Wasekjen Demokrat agar koalisi Prabowo maupun Jokowi dibubarkan. Hal tersebut pernah terjadi saat Pilpres 2009.
"Saya kira tidak perlu dibubarkan ya. Dulu waktu zaman SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), koalisi pendukung Presiden SBY-Budiono juga, Koalisi pendukung Presiden SBY tidak dibubarkan, bahkan terinstitusionalisasi dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) yang terdiri atas partai politik pendukung SBY dalam Pilpres 2009 yang lalu plus Partai Golkar waktu itu," tandas Ace.
Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik meminta capres nomor urut 02Prabowo Subianto untuk segera membubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Alasannya, kata dia, gugatan hasilPilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai persyaratan partai koalisi.
"Pak @prabowo, Pemilu udah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak terpilih peran Partai. Saya usul, kamu segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir," kata Rachlan dalam akun Twitter resminya, Minggu (9/6).
Tak hanya koalisi Prabowo-Sandi yang diminta Rachlan segera dibubarkan, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Jokowi-Ma'ruf juga diminta segera membubarkan diri. Sebab, dia menilai memelihara koalisi sama saja seperti mempertahankan permusuhan di masyarakat.
"Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @ jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput," ucapnya.
"Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," sambungnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Temui Elite Politik Nasional, Prabowo Ambil Jalan Rekonsiliasi Pasca Pilpres
Salah seorang elite Gerindra menyebut Prabowo yang sudah ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024 memilih jalan Rekonsiliasi.
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaCapres dan Elite Politik Silaturahmi Lebaran Bikin Situasi Jadi Adem
MK akan memutus gugatan Pilpres 2024 pada 22 April nanti
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi soal Pilpres 2024 Satu Putaran: Kita Tunggu Bersama-sama
Jokowi mengajak semua pihak untuk menunggu bersama-sama hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir
Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaGerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya
Tidak cukup waktu untuk melakukan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Kaltim Berhasil Jaga Kondusifitas Pasca Pemilu 2024
Masyarakat Kaltim Berhasil Jaga Kondusifitas Pasca Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaJawaban Presiden Jokowi soal Tudingan Politisasi Bansos
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca SelengkapnyaGuru Besar-Dosen ITB Minta Pemerintah Netral dan Beri Perlakuan Sama Bagi Setiap Kontestan Pilpres
Guru Besar-Dosen ITB Mendukung pilpres yang jujur, adil, dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih.
Baca Selengkapnya