Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tolak Koalisi Dibubarkan, TKN Sebut Kubu-kubuan di Pilpres Tergantung Elite Politik

Tolak Koalisi Dibubarkan, TKN Sebut Kubu-kubuan di Pilpres Tergantung Elite Politik Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily. Dokumen Partai Golkar

Merdeka.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menilai usulan pembubaran dua kubu koalisi tidak perlu dilakukan. Dia menilai masyarakat kini telah kembali bersatu tanpa ada kubu-kubuan pasca-Pilpres 2019.

"Kalau alasannya agar masyarakat tidak ada kubu-kubuan di akar rumput, itu tergantung elite politiknya. Sejauh ini masyarakat sudah menganggap selesai kok dengan Pilpres," kata Ace saat dikonfirmasi merdeka.com, Minggu (9/6).

Menurutnya, saat ini para elite politik sendiri yang belum bisa menerima kekalahan Pilpres 2019 dengan baik. Bahkan, kata dia, ada elite yang lantas memprovokasi rakyatnya.

"Yang belum siap justru para elitenya yang memprovokasi untuk tidak menerima hasil Pilpres dan tidak siap kalah," ucapnya.

Oleh sebab itu, dia menegaskan menolak usulan Wasekjen Demokrat agar koalisi Prabowo maupun Jokowi dibubarkan. Hal tersebut pernah terjadi saat Pilpres 2009.

"Saya kira tidak perlu dibubarkan ya. Dulu waktu zaman SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), koalisi pendukung Presiden SBY-Budiono juga, Koalisi pendukung Presiden SBY tidak dibubarkan, bahkan terinstitusionalisasi dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) yang terdiri atas partai politik pendukung SBY dalam Pilpres 2009 yang lalu plus Partai Golkar waktu itu," tandas Ace.

Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik meminta capres nomor urut 02Prabowo Subianto untuk segera membubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Alasannya, kata dia, gugatan hasilPilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai persyaratan partai koalisi.

"Pak @prabowo, Pemilu udah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak terpilih peran Partai. Saya usul, kamu segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir," kata Rachlan dalam akun Twitter resminya, Minggu (9/6).

Tak hanya koalisi Prabowo-Sandi yang diminta Rachlan segera dibubarkan, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Jokowi-Ma'ruf juga diminta segera membubarkan diri. Sebab, dia menilai memelihara koalisi sama saja seperti mempertahankan permusuhan di masyarakat.

"Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @ jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput," ucapnya.

"Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," sambungnya.

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Temui Elite Politik Nasional, Prabowo Ambil Jalan Rekonsiliasi Pasca Pilpres

Temui Elite Politik Nasional, Prabowo Ambil Jalan Rekonsiliasi Pasca Pilpres

Salah seorang elite Gerindra menyebut Prabowo yang sudah ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024 memilih jalan Rekonsiliasi.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
Capres dan Elite Politik Silaturahmi Lebaran Bikin Situasi Jadi Adem

Capres dan Elite Politik Silaturahmi Lebaran Bikin Situasi Jadi Adem

MK akan memutus gugatan Pilpres 2024 pada 22 April nanti

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi soal Pilpres 2024 Satu Putaran: Kita Tunggu Bersama-sama

Jokowi soal Pilpres 2024 Satu Putaran: Kita Tunggu Bersama-sama

Jokowi mengajak semua pihak untuk menunggu bersama-sama hasil Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir

Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir

Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.

Baca Selengkapnya
Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya

Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya

Tidak cukup waktu untuk melakukan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.

Baca Selengkapnya
Masyarakat Kaltim Berhasil Jaga Kondusifitas Pasca Pemilu 2024

Masyarakat Kaltim Berhasil Jaga Kondusifitas Pasca Pemilu 2024

Masyarakat Kaltim Berhasil Jaga Kondusifitas Pasca Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Jawaban Presiden Jokowi soal Tudingan Politisasi Bansos

Jawaban Presiden Jokowi soal Tudingan Politisasi Bansos

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca Selengkapnya
Guru Besar-Dosen ITB Minta Pemerintah Netral dan Beri Perlakuan Sama Bagi Setiap Kontestan Pilpres

Guru Besar-Dosen ITB Minta Pemerintah Netral dan Beri Perlakuan Sama Bagi Setiap Kontestan Pilpres

Guru Besar-Dosen ITB Mendukung pilpres yang jujur, adil, dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih.

Baca Selengkapnya