Timses Prabowo: KPU jangan tutup mata dengan kecurangan pilpres

Merdeka.com - Penasihat pasangan Prabowo-Hatta, Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo menegaskan ada kecurangan serius dalam pelaksanaan pilpres di DKI. Sebab, dari 12.408 jumlah TPS di Jakarta, 5.802 TPS direkomendasikan Bawaslu untuk dilakukan pencoblosan ulang.

Hal tersebut menunjukkan setidaknya 47 persen TPS di DKI Jakarta bermasalah. "Angka 47 persen itu bukan main-main, ada kecurangan serius di situ. KPU jangan tutup mata dengan kecurangan tersebut," kata Letjen TNI Purn Suryo Prabowo dalam siaran pers, Minggu (20/7).

Menurutnya, besarnya jumlah kecurangan itu menunjukkan ada pihak yang benar-benar menempuh segala cara untuk menang.

"Kami punya bukti ada mobilisasi orang untuk mencoblos pasangan Jokowi-JK di TPS yang sudah ditentukan. Saat pencoblosan ada warga yang heran banyak orang tidak dikenal mencoblos di TPS mereka. Kalau di Jakarta yang dekat pusat saja kecurangannya sebesar itu bagaimana di daerah lain?" tanyanya.

Suryo mengatakan KPU bukanlah petugas administrasi pilpres yang hanya menghitung suara pemilih. KPU pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kualitas demokrasi.

"KPU ini seperti punggawanya demokrasi. Baik buruknya pilpres sebagai perwujudan demokrasi ditentukan oleh KPU," ujarnya.

"Pak Prabowo berkali-kali menegaskan pada relawan agar jujur dan tidak curang dalam pilpres. Hasil akhirnya serahkan pada rakyat. Tapi kalau kami dicurangi begini, ya tentu kami tidak dapat menerima," katanya.

Karena itu, dia meminta KPU menggelar pencoblosan ulang pada sejumlah TPS. "Mari bersama-sama kita pantau. Kita tegakkan demokrasi yang jujur dari diri sendiri. Apa Jokowi-JK merasa nyaman menjadi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara tidak jujur dan curang?" tutupnya.