Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Timses Jokowi pastikan tak kerahkan massa ke KPU pada 22 Juli

Timses Jokowi pastikan tak kerahkan massa ke KPU pada 22 Juli tukang becak yogya pendukung jokowi sampai di jakarta . ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Aksi demo menjelang penetapan pemenang Pilpres 2014 pada 22 Juli mendatang terus bermunculan. Salah satu titik demo adalah depan kantor KPU. Kubu Jokowi - JK memastikan tidak mengizinkan pendukungnya mendatangi KPU.

"Kami tidak ada rencana untuk pengerahan massa hingga 22 Juli karena kami yakin KPU bekerja profesional," ungkap anggota Tim Sukses Jokowi-JK, Helmy Fauzi di Jakarta, Jumat (18/7).

Helmy mengakui banyak pihak yang mencoba untuk merusak citra Jokowi-JK. Salah satunya dengan demo menolak hasil pilpres sambil mengenakan baju kotak-kotak. Dirinya mensinyalir ada upaya kelompok tertentu yang menggunakan ciri khas pendukung Jokowi untuk sengaja menghancurkan reputasi Jokowi-JK.

"Baju kotak-kotak kan sudah identik dengan Jokowi, masak kami mau menolak hasil pilpres yang sudah memenangkan Jokowi-JK," tegas Helmy.

Sebelumnya diwartakan, belasan perempuan yang menamakan diri Srikandi Revolusi Mental melakukan demo di depan Bundaran HI, Jakarta pada 17 Juli kemarin. Sambil melakukan pembagian takjil, mereka membagikan selebaran yang berisi penolakan atas hasil pilpres. Para perempuan ini semuanya mengenakan kemeja kotak-kotak.

Helmy menambahkan pihaknya yakin KPU bekerja imparsial dan profesional dalam perhitungan suara manual. Karena itu, dirinya menduga hasil KPU tidak akan berbeda dengan hitung cepat sejumlah lembaga survei. "Kami yakin hasil KPU tidak akan berbeda dan Insya Allah pasangan Jokowi-JK akan jadi pemenangnya," urai anggota Komisi I DPR ini.

Terkait isu akan adanya kerusuhan pasca 22 Juli, pihaknya yakin aparat keamanan dapat mengatasi hal tersebut. Menurutnya, kabar itu sengaja diembuskan untuk menodai pesta demokrasi. "Mestinya publik diajari menikmati pesta demokrasi bukan malah diprovokasi dengan isu kerusuhan. Dan kami mendukung tindakan tegas aparat keamanan bagi pelaku dan otak penyebar isu rusuh itu," tandas Helmy.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Masih Tunggu Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 oleh KPU

Jokowi Masih Tunggu Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 oleh KPU

kowi masih menunggu Komisi Pemilihan Umum menyelesaikan rekapitulasi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

Jokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.

Baca Selengkapnya
Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir

Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir

Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya
Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya

Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya

Tidak cukup waktu untuk melakukan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Usulkan Format Debat Pilpres Diubah, Ini Respons Mahfud

Jokowi Usulkan Format Debat Pilpres Diubah, Ini Respons Mahfud

Presiden Jokowi meminta agar format debat yang dibuat KPU ini diubah karena dinilai menjadi ajang saling menyerang personal.

Baca Selengkapnya