Merdeka.com - Deputi Kantor Transisi Jokowi - JK, Hasto Kristiyanto , menilai wacana arsitektur kabinet yang didominasi pendekatan struktural semata tidaklah tepat. Oleh karenanya, postur kabinet harus keluar dari dikotomi kurus-gemuk.

Hasto menegaskan, harus dipahami persoalan pokok kabinet terletak pada egosektoral, di mana setiap kementerian operasionalisasinya terlalu mekanistik. Sementara di sisi lain, ada beberapa kementerian yang overlapping fungsi dengan kementerian lainnya.

"Pemberantasan kemiskinan menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari sekian banyak kementerian. Akibatnya justru tidak fokus. Dana pemberantasan kemiskinan selalu naik, namun kemiskinan faktual meningkat," ujar Hasto seperti keterangan tertulis, Selasa (26/8).

Menurut Hasto, Tim Transisi Jokowi - JK tidak hanya melakukan pendekatan struktural dan fungsional untuk meningkatkan efektivitas di setiap kementerian, namun juga pendekatan organik yakni apakah setiap kementerian tersebut 'deliverable' bagi jalannya pemerintahan.

"Janji untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang bersih dan bekerja satu-satunya untuk kepentingan rakyat menuntut tingginya integrasi vertikal dan horizontal di setiap jajaran kementerian," paparnya.

Atas dasar hal tersebut, kata Hasto, struktur kabinet yang menjadi opsi bagi Presiden Terpilih Jokowi tidak bisa dinilai dari posturnya kurus atau gemuk, namun bagaimana efektivitas pemerintahan secara keseluruhan.

"Beberapa fungsi yang bisa dipadukan akan dilakukan, misal fungsi litbang, pengawasan, perencanaan, dan fungsi legislasi," jelas Hasto.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan itu menyebutkan hal ini berkonsekuensi, setiap kementerian harus menampilkan organisasi yang bekerja, memiliki fleksibilitas dalam merespons setiap persoalan rakyat, dan mampu menambah kecepatan dalam bertindak.