Merdeka.com - Saksi Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dihadirkan dalam sidang lanjutan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (12/8). Para saksi itu banyak yang mengeluhkan sejumlah tindakan intimidasi, salah satunya di wilayah Papua.

Tim hukum Prabowo-Hatta, Firman Wijaya menuturkan, sistem Pilpres 2014 yang dilaksanakan di Papua sudah demokratis karena harus melalui musyawarah. Namun, Firman menuding kecurangan terjadi dalam sistem noken karena disalahgunakan penyelenggara pemilu.

"Sistem noken adalah sistem paling demokratis, karena dimusyawarahkan. Tapi ini disalahgunakan oleh penyelenggara," kata Firman saat jumpa pers di rumah makan Pondok Pa'son, Jakarta, Selasa (12/8).

Maka itu, menurut Firman, seharusnya hasil Pilpres di Papua dibatalkan. Sebab, hal itu telah mencederai kehormatan rakyat Papua.

"Untuk Papua harus didiskualifikasi. Ini yang sebenarnya tidak pernah diperhitungkan. Ini sebuah kenyataan. Diskualifikasi pada penyelenggaraan pemilu harus dihormati. Ini persoalan martabat di Papua," terangnya.