Merdeka.com - Tersangka korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama, Zulkarnaen Djabar resmi mengundurkan diri dari anggota DPR. Surat pengunduran diri sudah diteken oleh Fraksi Partai Golkar.

"Surat pengunduran diri di fraksi sudah diproses. Nonaktifnya sudah diproses," kata Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto di Gedung DPR Jakarta, Jumat (14/9).

Sebelum mengajukan pengunduran diri, Zulkarnaen telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Politikus Golkar itu menyampaikan semua persoalan dan alasan mundur dari DPR.

"Menyampaikan secara jelas. Beliau (Zulkarnaen) menyampaikan kepada saya juga secara langsung. Saya menerima dengan baik karena Pak Zulkarnaen ingin fokus dengan kasus hukumnya. Mudah-mudahan proses hukumnya berjalan dengan lancar," ujar dia.

Setelah itu, Fraksi Golkar akan memberitahukan penonaktifan ini kepada Setjen DPR dan pimpinan DPR. "Ini baru persoalan internal fraksi, tentunya dalam waktu dekat akan disampaikan ke pimpinan dewan," ujar dia.

Zulkarnaen kini sudah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diperiksa. Dia ditahan dalam waktu 20 hari ke depan.

Untuk kasus korupsi Alquran, KPK sudah menetapkan dua orang tersangka. Salah satunya Zulkarnaen Djabar yang diduga sebagai penerima suap. Selain itu, putra sulung Zulkarnaen, Dendy Prasetya yang menjabat sebagai Direktur Utama di PT Karya Sinergi Alam Indonesia sekaligus Sekjen Ormas Gema MKGR juga ditetapkan sebagai tersangka.

Diketahui keduanya diduga terlibat suap saat pembahasan anggaran tiga proyek di Kementerian Agama (Kemenag) di antaranya yakni proyek pengadaan laboratorium untuk madrasah tsanawiyah tahun 2011 senilai Rp 31 miliar, pengadaan kitab suci Alquran tahun 2011 senilai Rp 20 miliar dan pengadaan Alquran tahun 2012.

Zulkarnaen dan Dendy diduga menerima uang sekitar Rp 4 miliar dari para rekanan proyek pengadaan di Kemenag. Uang suap tersebut guna Zulkarnaen bisa mengarahkan nilai anggaran proyek di Kemenag.

Zulkarnaen dan Dendy diduga melanggar Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 11 UU . Pasangan bapak dan anak tersebut terancam dipidana dengan hukuman penjara paling lama 20 tahun.