Terbelahnya DPR dianggap karena politik jangka pendek

Merdeka.com - Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Ronald Rofiandri, mengakui sumber perpecahan parlemen saat ini adalah saat pembahasan Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Dia mengatakan dalam pembahasan beleid memang ada kekeliruan pemaknaan.

"Itu karena kalkulasi politik jangka pendek yang bertemu dengan cara pandang keliru dalam pemahaman posisi pimpinan DPR," kata Ronald dalam acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11).

Ronald mengatakan, para politikus membahas beleid itu terjebak dalam persepsi pimpinan dewan memiliki kuasa mengendalikan pengambilan keputusan. Maka dari itu mereka memilih mengajukan opsi pemilihan dengan sistem paket. Meski demikian, dia mengaku sudah pernah menawarkan solusi supaya tidak terjadi perseteruan.

"PSHK sudah mengusulkan supaya memasukkan aturan membatasi wewenang pimpinan DPR dan komisi. Supaya tidak ada perasaan pengendalian dalam pengambilan tiap keputusan," ujar Ronald.

Ronald memperkirakan, bila kisruh parlemen tidak berakhir maka akan berdampak ke hal lainnya. "Kalau ini tidak berkesudahan, ini akan berdampak ke kinerja DPR dan cabang kekuasaan lainnya," ucap Ronald.

Sementara itu, pakar komunikasi politik Hendri Satrio menyarankan supaya perseteruan itu di akhir dan dilakukan pembenahan komunikasi politik antara kedua poros koalisi. Sebab menurut dia kalau konflik ini dipertahankan justru akan menyusahkan pemerintah dan rakyat.

"Saran saya konflik ini dihentikan dan perbaiki komunikasi politik," kata Hendri.