Merdeka.com - Sejumlah elite Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Jakarta mendatangi Menko Polhukam Luhut Panjaitan di kantornya, Jumat (29/1). Kedatangannya tersebut, bertujuan untuk memfasilitasi islah antara kubu Djan Faridz dan kubu Romahurmuziy (Romi).

Meski menginginkan islah, mereka menolak dengan usulan tokoh senior PPP yang menilai Muktamar merupakan jalan terbaik mengakhiri konflik.

"(Muktamar) Bisa jadi chaos (rusuh). Kita ingin islah tidak keluar dari putusan MA. Karena nanti (muktamar) ada potensi untuk digugat lagi," kata Wakil Ketua Umum PPP versi muktamar Jakarta, Habil Marati di Kantor Menko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (29/1).

Habil menjelaskan, keinginan dari pihaknya yang disebut tim Ad Hoc PPP tersebut telah disampaikan ke Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz. Sebab itu, dia berharap, Muktamar tak perlu digelar. Terlebih, dia mengaku kali ini, Luhut yang mewakili pemerintah telah menyambut baik keinginan islah tanpa Muktamar tersebut.

Seperti diketahui, sejumlah tokoh senior PPP melakukan pertemuan tertutup dengan Menko Polhukam Luhut Panjaitan, kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Luhut mengungkapkan, tokoh senior PPP ingin mengakhiri perseteruan antara kubu Djan Faridz dan kubu Romahurmuziy dengan menggelar Muktamar Islah.

"Kami berbincang-bincang mengenai masa depan yang intinya para senior partai ingin ada muktamar islah supaya damai. Jadi pikiran-pikiran itu dibawa tadi sudah mulai mengerucut. Kita berharap Pak Djan dan Pak Romi bisa memahami aspirasi dan pikiran senior," kata Luhut usai bertemu dengan senior PPP di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Kamis (28/1).

Dalam kesempatan yang sama, Politisi Senior PPP Bachtiar Chamzah menyatakan, kedatangannya dengan tokoh PPP lainnya yang merupakan Anggota Mahkamah Partai tersebut bertujuan untuk memberitahukan kepada pemerintah melalui Menko Polhukam bahwa kubu Djan Faridz maupun kubu Romi bukanlah pengurus yang sah.

"Mahkamah berpendapat dua-duanya tidak sah. Sudah lama mahkamah partai berpendapat seperti itu. Walaupun umpamanya MA memutuskan bahwa Djan Faridz sah. Tapi coba diperiksa apakah pelaksanaan itu melanggar anggaran dasar nggak," ujarnya.

"Sederhana aja. Kepengurusan DPP Djan Faridz tidak boleh orang duduk dalam pengurus DPP yang tidak pernah masuk dalam PPP. Coba diperiksa itu. Karena partai ini kan sebelum sampai kemana patuh dulu dong dengan AD/ART. Kan ini guidenya. Kalau ini tidak dipatuhi ya dampaknya akan berantakan. Senior, mahkamah partai berpendapat, solusinya kita harus muktamar," tambahnya.

Bachtiar menjelaskan, tokoh senior telah sepakat sangat berharap agar Muktamar dapat digelar paling lambat Juli tahun 2016. Oleh sebab itu, dia bersama tokoh senior lainnya akan bertemu dengan dua kubu dalam waktu dekat.