Tantowi Yahya sarankan Moeldoko ikut konvensi Demokrat
Merdeka.com - Di saat mayoritas anggota Komisi I DPR setuju dengan latar belakang Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jendral TNI Moeldoko sebagai calon tunggal Panglima TNI, Tantowi Yahya, dia malah menyarankan agar Moeldoko ikut Konvensi Capres Demokrat.
Politikus Partai Golkar ini menilai, sosok Moeldoko adalah seorang negarawan. Anggapan itu dilihat oleh Tantowi berdasarkan visi dan misi yang dipaparkan mantan Wakasad itu saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai Panglima TNI di Komisi I DPR.
"Kalau diperhatikan secara seksama visi dan misi yang di paparkan pak Moeldoko, bapak tidak cocok menjadi Panglima TNI, Pak Moeldoko lebih cocok ikut Konvensi Demokrat," jelas Tantowi saat menghadiri uji kepatutan dan kelayakan di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/8).
Wasekjen Partai Golkar ini menyatakan bahwa Moeldoko adalah seorang yang sangat negarawan. Dia berpendapat, jabatan sebagai Panglima TNI kurang cocok untuk mantan Pangdam Siliwangi tersebut.
"Dilihat dari figur, bapak ini negarawan sekali. Makanya saya bilang bapak lebih cocok ikut konvensi," imbuhnya.
Menanggapi usulan Tantowi, Moeldoko pun hanya terlihat tersenyum dan tak membalas komentar Tantowi itu.
(mdk/war)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini kali pertama Moeldoko bertemu dan bersalaman dengan AHY, usai konflik di Partai Demokrat.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaSebagai informasi, Moeldoko pernah ingin merebut Demokrat dari tangan AHY.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Moeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca SelengkapnyaBukan hal yang mudah, situasi genting kerap dihadapi oleh mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menekankan instansi terkait tak boleh diam saja apabila ada praktik korupsi.
Baca SelengkapnyaMoeldoko meminta masyarakat untuk fokus pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pada Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaPresiden sudah akan menaikkan pangkatnya bulan Agustus. Tapi dia menolak kesempatan langka menjadi jenderal.
Baca SelengkapnyaMoeldoko dan Demokrat sempat memanas beberapa waktu lalu.
Baca Selengkapnya