Merdeka.com - Duta Besar Amerika Serikat (AS) Robert Blake meminta pemerintah Indonesia untuk mengusut tuntas, kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi tahun 1998 lalu, saat calon presiden (capres) Prabowo Subianto menjabat sebagai Danjen Kopassus.

Terkait hal ini, Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya menyesalkan turut campurnya Dubes AS tersebut.

"Sangat menyesalkan statement dari seorang Duta Besar yang isinya itu tidak lain dan tidak bukan adalah ikut campur di urusan dalam negeri orang lain, terlebih statement tersebut disampaikan oleh seorang diplomat Amerika," kata Tantowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6).

Tantowi menilai, terjadi pelanggaran etika lantaran kasus tahun 1998 dinilai murni sebagai kasus dalam negeri Indonesia. Apabila harus diselesaikan, maka penyelesaian harus melalui cara dan sistem yang berlaku di Indonesia.

"Jadi dilihat dari sisi substansi itu tidak tepat dilihat dari etika, ini adalah suatu yang dalam konteks diplomasi suatu yang sangat-sangat sesalkan. Persoalan Pak Prabowo itu yang dikaitkan dengan HAM itu persoalan murni hanya urusan kita (Indonesia)," jelas Tantowi.

Tantowi meminta Dubes AS berpikir sebaliknya, apabila terjadi persoalan yang menyangkut pejabat publik AS dan Indonesia turut berkomentar terkait persoalan tersebut.

"Saya rasa Amerika juga tidak mau, bahkan marah apabila ada persoalan yang menyangkut seorang pejabat publik mereka kemudian kita, duta besar kita ikut campur, mungkin duta besar kita akan di usir oleh mereka," lanjutnya.

Penyataan Dubes AS ini sudah direspons oleh Komisi I DPR RI dengan menghubungi Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, untuk memberi teguran kepada Dubes AS tersebut.

"Saya sudah menghubungi Menlu tadi, saya sampaikan protes keras ini, dan saya minta Menlu sebagai wakil dari pemerintah untuk juga dapat menegor duta besar tersebut," tutup Tantowi.

Sebelumnya, Robert Blake mengatakan pemerintah Indonesia harus menyelidiki tuduhan keterlibatan Prabowo Subianto dalam pelanggaran HAM pada dasawarsa 1990-an.

"Kami tidak memihak calon tertentu. Namun kami menganggap serius dugaan pelanggaran HAM dan menyerukan pemerintah Indonesia untuk sepenuhnya menyelidiki tuduhan tersebut," ucap Blake.