Tanggal 1 Juli KPU putuskan pilpres satu atau dua putaran

Merdeka.com - Pemilihan presiden (pilpres) 2014 diikuti oleh dua pasangan kandidat. Hal itu membuat polemik, apakan pilpres akan dilaksanakan satu atau dua putaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan tetap mematuhi peraturan perundangan yang ada. Penyelenggara pemilu ini tidak membuat peraturan baru walaupun ada dua pasangan kandidat.

"Tapi KPU tidak bisa lama-lama menunggu putusan MK (Mahkamah Konstitusi). Jadi kita memutuskan sampai dengan hari ini di PKPU tetap mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang," kata komisioner KPU Arief Budiman di kantor KPU, Selasa (24/6).

Namun, jika MK memutuskan hanya satu putaran maka KPU akan mematuhinya. KPU hanya ingin mempertegas PKPU yang selama ini dianggap multitafsir.

"Apabila ada putusan MK yang itu berbeda dengan keputusan di dalam UU, maka kita pasti mematuhi putusan MK. Tetapi kami ingin memberikan penegasan saja sebagaimana yang ada di peraturan KPU mungkin orang masih belum melihat ada sesuatu yang belum tegas, jadi ditafsir macam-macam nanti," terang dia.

Arief menjelaskan, KPU segera mengambil sikap untuk melaksanakan pilpres sesuai amanat konstitusi. Hal itu untuk mengantisipasi lamanya keputusan yang dikeluarkan MK.

"Kami memberikan penegasan saja bahwa kami mengikuti ketentuan UUD 45. Pemberian ketegasan MK itu tidak mungkin kami tunggu sampai tanggal pemungutan suara walau kami sangat membutuhkan sebenarnya informasi dari MK," ujar dia.

Selain itu, KPU juga menjanjikan Sebelum pelaksanaan Pilpres 9 Juli sudah dapat mengambil keputusan pilpres dilaksanakan satu atau dua putaran. KPU pun akan memberikan penjelasan terkait sistem yang digunakan nanti.

"Tanggal 1 Juli kita akan memutuskan (sistem pilpres). KPU akan memberi penjelasan yang lebih detil terkait dengan sistem ini," pungkas dia.

Berdasarkan Pasal 6A UUD 1945 dan Pasal 159 Undang-Undang (UU) No 42 tahun 2008 tentang Pilpres, syarat pasangan calon menang yaitu mendapatkan suara 50 persen plus 1 dari jumlah suara sah nasional, dan mendapat 20 persen suara sah di lebih dari separuh provinsi di Indonesia.

Jika pasangan calon tidak memenuhi syarat perolehan tersebut, maka 2 pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak kembali bertarung pada putaran kedua.