Merdeka.com - Di bawah pimpinan Aburizal Bakrie alias Ical, Golkar menandatangani kesepakatan dalam koalisi permanen yang mengusung Prabowo - Hatta . Namun versi hitung cepat, pasangan Prabowo - Hatta kalah dari Jokowi - JK.

Akibatnya, muncul kabar partai Pohon Beringin tersebut terpecah. Satu sisi, ingin Golkar tinggalkan koalisi permanen yang digagas Gerinda dan merapat ke Jokowi . Sementara yang pro Ical menuding tokoh Golkar seperti Ginandjar Kartasasmita , Yorrys Raweyai yang kerap mengkritik Ical, tidak ada kinerjanya membesarkan Golkar selama Pemilu 2014.

Oleh sebab itu, Ketua Forum Silaturahmi DPD 1 Golkar Ridwan Bae melihat, orang-orang itu tidak berhak memvonis Ical gagal memimpin partai.

"Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada senior-senior saya. Kalau mau selamatkan partai dari dulu, ke mana Ginanjar ke mana Yorrys selama ini? jangan bilang gagal kalau tidak melakukan apa-apa. Ical sudah habis-habisan dengan Golkar," ujar dia.

Berikut tanda-tanda Golkar tinggalkan koalisi permanen pimpinan Prabowo:

MS Hidayat sebut yang permanen itu kepentingan

Politikus senior Partai Golkar MS Hidayat tidak mempersoalkan upaya Partai Gerindra untuk menggalang kekuatan di parlemen dengan membentuk koalisi Merah Putih. Koalisi itu juga mengajak Partai Golkar."Saya kira itu upaya politik dari koalisinya Gerindra, Golkar untuk membentuk kekuatan di parlemen. Saya kira sah-sah saja itu suatu strategi," ujar Hidayat di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (17/7).Namun, koalisi itu bisa saja menjadi rapuh karena dalam politik tidak ada kawan abadi. Menurutnya, dalam politik yang ada hanya kepentingan. "Tapi benar juga ungkapan orang di politik itu tidak ada yang permanen, yang permanen itu kepentingan," ujarnya.Hidayat yakin, dalam koalisi Merah Putih ada politikus bersikap pragmatis. "Jadi kalau ada suara tanggal 22 akan bisa ditinjau lagi, bisa benar bisa tidak. Tentu banyak mau terus melakukan itu, tapi banyak juga yang lebih pragmatis pandangannya itu," ungkapnya.Hidayat menambahkan, apapun yang akan diputuskan KPU nanti, seharusnya semua kader bisa menerima. Termasuk para pihak yang berada di Koalisi Merah Putih."Ya termasuk itu. Kalau memang koalisi permanen itu betul-betul mau permanen, dia kan tetap menjalankan koalisinya. Kami lihat nanti ke depan," ujarnya.Belakangan ini, sejumlah kader Golkar mulai bersuara lantang menggoyang posisi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Para kader itu mendesak agar partai segera menggelar munas untuk mengganti ketua umum.

JK buka peluang Golkar gabung

Politikus senior Partai Golkar MS Hidayat tidak mempersoalkan upaya Partai Gerindra untuk menggalang kekuatan di parlemen dengan membentuk koalisi Merah Putih. Koalisi itu juga mengajak Partai Golkar."Saya kira itu upaya politik dari koalisinya Gerindra, Golkar untuk membentuk kekuatan di parlemen. Saya kira sah-sah saja itu suatu strategi," ujar Hidayat di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (17/7).Namun, koalisi itu bisa saja menjadi rapuh karena dalam politik tidak ada kawan abadi. Menurutnya, dalam politik yang ada hanya kepentingan. "Tapi benar juga ungkapan orang di politik itu tidak ada yang permanen, yang permanen itu kepentingan," ujarnya.Hidayat yakin, dalam koalisi Merah Putih ada politikus bersikap pragmatis. "Jadi kalau ada suara tanggal 22 akan bisa ditinjau lagi, bisa benar bisa tidak. Tentu banyak mau terus melakukan itu, tapi banyak juga yang lebih pragmatis pandangannya itu," ungkapnya.Hidayat menambahkan, apapun yang akan diputuskan KPU nanti, seharusnya semua kader bisa menerima. Termasuk para pihak yang berada di Koalisi Merah Putih."Ya termasuk itu. Kalau memang koalisi permanen itu betul-betul mau permanen, dia kan tetap menjalankan koalisinya. Kami lihat nanti ke depan," ujarnya.Belakangan ini, sejumlah kader Golkar mulai bersuara lantang menggoyang posisi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Para kader itu mendesak agar partai segera menggelar munas untuk mengganti ketua umum.

Ical otoriter, main pecat kader Golkar

Politikus senior Golkar Andi Mattalatta angkat bicara atas desakan agar Munas Partai Golkar segera dilaksanakan. Hal ini guna percepatan evaluasi internal Partai Beringin."Alasan penyelamatan ini agar Golkar kembali ke khitah perjuangannya. Golkar adalah partai modern yang terbuka, demokratis, dan pluralis," kata Andi Mattalatta di Gedung Perintis Kemerdekaan Jakarta, Selasa (15/7).Menurutnya kepemimpinan ketua umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) tak demokratis. Ical main pecat anggota Golkar tanpa pertimbangan mendalam."Tidak boleh kepemimpinan yang otoriter di Golkar. Salah, tanpa menegur langsung memecat tiga anggota yang sudah berdarah-darah memperjuangkan Golkar," terang dia.Mantan Menkum HAM ini menyatakan, kepemimpinan Golkar di bawah Ical juga melakukan banyak keputusan yang salah. Hal itu semakin menguatkan dorongan Munas Golkar dipercepat."Di era kepemimpinan ini terlalu banyak akumulasi kekecewaan, itu yang mendorong kami sepakat melakukan Munas. Munas Golkar yang akan datang itu harga mati," pungkas dia.

Golkar seperti perusahaan

Politisi senior Partai Golkar Fahmi Idris menyesalkan gaya kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical) yang memperlakukan Partai Golkar seperti sebuah perusahaan. Ical tidak mengakomodir suara kader muda untuk maju di dalam partai."Ical mengendalikan Golkar tidak sebagaimana tradisi memimpin sebuah organisasi, dia seperti mengelola perusahaan. Dia tidak mempertimbangkan keberadaan kader muda," kata Fahmi Idris di Gedung Perintis Kemerdekaan Jakarta, Selasa (15/7).Fahmi menyatakan Ical bahkan memasukkan orang yang tidak dikenal ke dalam kepengurusan Partai Golkar. Orang tersebut tidak mengikuti jenjang kaderisasi yang ditetapkan di Partai Beringin."Contohnya Rizal Mallarangeng, dia tidak pernah ada di Golkar. Tiba-tiba lompat-lompat ke Golkar, buruk sekali," terang dia.Oleh karena itu, dia juga menyerukan agar kader Golkar lintas generasi di seluruh Indonesia berjuang mengembalikan Golkar di jalur yang benar. Penyelamatan Partai Golkar dinilai harus diawali dengan menggelar Musyawarah Nasional ke-sembilan Partai Golkar sesuai AD/ART, selambat-lambatnya 4 Oktober 2014."Seluruh kader Golkar di mana saja, saya ajak untuk segera bergerak menyelamatkan partai ini. Mari kita dorong segera adanya Munas untuk evaluasi ke dalam atas kepengurusan hari ini," pungkas dia.

Ketum Golkar diberi mandat tetapkan koalisi pilpres, bukan parlemen

Suara keras menentang pembentukan koalisi Merah Putih di parlemen muncul dari internal Partai Golkar. Ketua DPP Golkar sekaligus Ketua Angkatan Muda Partai Golkar Yorrys Raweyai bahkan menyebut koalisi permanen itu inkonstitusional karena tidak pernah dibahas dalam rapat di DPP Partai Golkar."Saya bilang itu inkonstitusional ya untuk Golkar. Menetapkan untuk melakukan koalisi permanen itu di luar mekanisme organisasi. Enggak pernah ada rapat. Minimal itu harus ada pleno. Karena kita memberikan mandat beliau (Ical) untuk menetapkan koalisi Pilpres. Bukan koalisi parlemen. Mekanismenya itu apa? Itu melanggar aturan," cetus Yorrys yang berkumpul bersama tokoh senior dan tokoh muda Golkar di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jakarta, Selasa (15/7).Yorrys membantah jika gerakan ini baru muncul sekarang. Sejak April lalu, saat Golkar tidak mendapat suara yang menggembirakan, internal Golkar sudah bersuara untuk menyelamatkan partai.Yorrys juga menegaskan, koalisi mendukung capres berbeda dengan koalisi di DPR. "Itulah yang dibilang keputusan saat ini cenderung eksklusif. Manajemen partai ini sudah dibentuk seperti manajemen korporasi. Saya selalu konsisten kepada konstitusi," ujarnya.Membandingkan dengan Setgab koalisi di 2004 dan 2009, Yorrys menyatakan kemungkinan koalisi Merah Putih tidak akan solid. "Anda lihat 2004 dan 2009, SBY berkuasa anda lihat kabinet jilid dua. Dia membentuk setkab dan itu sama saja kan dengan koalisi. Solid enggak? Enggak kan. Apalagi sekarang yang belum tahu. Udah berkuasa bikin setgab aja enggak solid. Gimana coba?" pungkasnya.